Home >  Berita >  Peristiwa

HAkA dan FKL: Aktivitas Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser Terus Berlanjut

HAkA dan FKL: Aktivitas Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser Terus Berlanjut
Konferensi pers di Kantor D'Royal Kafe, Lampriet, Banda Aceh, Rabu (19/7/2017). [Ist]
Rabu, 19 Juli 2017 19:16 WIB
Penulis: Hafiz Erzansyah

 
BANDA ACEH -  Awal tahun 2017 ini, aktivitas ilegal kehutanan dalam bentuk perburuan, perambahan, pembalakan liar dan pembangunan jalan terus berlanjut di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Selin itu, buruknya tata kelola kehutanan Aceh, terutama di KEL, juga mempengaruhi kerusakan hutan di Aceh. 
 
Hal ini dikatakan Manajer Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, Agung Dwinurcahya bersama Database Manajer Forum Konservasi Leuser (FKL), Ibnu Hasyim, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor D'Royal Kafe, Lampriet, Banda Aceh, Rabu (19/7/2017).
 
"Berdasarkan monitoring lapangan di 13 kabupaten/kota di Aceh, terdapat 1.241 kasus pembalakan liar atau illegal logging terjadi pada periode tersebut dengan volume sekitar 6.312 meter kubik kayu. Juga tersebar di 12 kabupaten/kota lainnya yang berada dalam KEL," ujar Agung.
 
Ia menjelaskan, kerusakan hutan KEL dalam bentuk perambahan juga marak terjadi. Perambahan yang terluas berada di Kota Subulussalam yang mencapai 1.972 hektare, Aceh Tamiang mencapai 765 hektare dan Bener Meriah mencapai 728 hektare. Jumlah total kerusakan hutan KEL akibat perambahan pada periode tersebut adalah 5.415 hektare.
 
"Berdasarkan data tersebut, ada 142 kasus perburuan dengan jumlah perangkap yang ditemukan 205 jerat untuk satwa seperti harimau yang selanjutnya dimusnahkan. Untuk pembangunan jalan terdata 298.4 kilometer pembangunan jalan yang terjadi di dalam KEL," ungkapnya.
 
Sementara Ibnu Hasyim mengatakan, kerusakan KEL juga dipantau secara periodik dari citra satelit. HAkA mengidentifikasi deforestasi di KEL untuk periode Januari hingga Mei 2017 adalah sebesar 2.686 hektare.
 
Kehilangan tutupan hutan terluas terjadi di Aceh Timur yakni 760 hektare, disusul Aceh Selatan seluas 626 hektare dan posisi Nagan Raya seluas 278 hektare.
 
"Kita lihat, tren ini mengalami kecenderungan menurun dibanding data tahun 2015 dan 2016. Pada 2015, kehilangan tutupan hutan mencapai 10.433 hektare, sedangkan 2016 mencapai 4.609 hektare. Kita mencatat, laju deforestasi KEL mencapai sekitar 12 ribu hektare per tahun. Kita berharap agar kelestarian hutan terus terjaga dan deforestasi ditekan hingga seminimal mungkin," jelas Ibnu.
 
‎Data monitoring yang dilakukan HAkA dan FKL akan dipaparkan setiap 6 bulan agar bisa dijadikan sebagai salah satu indikator bagi pemerintahan Irwandi-Nova dalam pengelolaan kawasan hutan, khususnya KEL di Aceh.
 
"Kita juga meminta Pemerintah Aceh untuk merevisi rencana tata ruang wilayah Aceh yakni qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 yang tidak memuat KEL sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). KEL adalah sumber air bagi rakyat Aceh dan juga berjasa untuk mitigasi bencana. Semoga revisi qanun tersebut bisa terjadi dalam waktu dekat agar KEL bisa dilindungi untuk masa depan," pungkasnya.
 

Ads
Editor : zuamar
Kategori : Peristiwa, Aceh, Banda Aceh
www www