Home >  Berita >  Politik

Ini Tuntutan KPMPB Saat Unjuk Rasa di Jalan Elak Sigli

Ini Tuntutan KPMPB Saat Unjuk Rasa di Jalan Elak Sigli
Koalisi Pemuda Mahasiswa dan Pemimpin‎ Berintegrasi (KPMPB) Pidie, menggelar unjuk rasa di jalan elak Sigli, terkait pelantikan Bupati/Wakil Bupati Pidie, Rony Ahmad-Fadhlullah T.M.Daud, Senin (17/7/2017). [Ist].
Senin, 17 Juli 2017 19:13 WIB
Penulis: Amiruddin
SIGLI - Koalisi Pemuda dan Mahasiswa untuk Pemimpin Berintegrasi (KPMPB) menilai pelantikan Bupati/Wakil Bupati Pidie Roni Ahmad dan Fadhullah TM Daud, merupakan satu kemunduran bagi demokrasi di Indonesia.
 
Impunitas terhadap praktik-praktik yang melawan hukum, yang diduga dilakukan Roni Ahmad dalam hal legalitas dan keabsahan dokumen pencalonan telah diabaikan dan seakan mendapat pembiaran dari institusi-institusi terkait.
 
 
“Dan hari ini adalah puncak dari dagelan tersebut,” kata Koalisi Pemuda dan Mahasiswa untuk Pemimpin Berintegritas (KPMPB), Senin (17/7/2017), dalam orasinya saat menggelar unjuk rasa di jalan Elak Sigli.
 
“Kami juga menuntut Mendagri untuk mempertimbangkan aspek keadilan yang tengah diperjuangkan melalui gugatan perdata dan pidana di PN, PTUN, dan kepolisian. Pelantikan hari ini harus dibatalkan demi hukum.”
 
Di samping itu, lanjut Firdaus, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pidie hari ini adalah pengingkaran terhadap hakikat demokrasi yang sebenarnya. Azas kepastian hukum telah hilang sejak proses awal pencalonan hingga penghitungan dan rekapitulasi suara. Sejak proses pencalonan, seseorang bisa mengubah apapun—nama, dokumen-dokumen pendidikan dan identitas pribadi, dan seluruh dokumen lainnya sesuai dengan kepentingan dan persyaratan pemilihan kepala daerah—dan ironisnya, negara seakan membantu serta memberikan legitimasi dan justifikasi pada praktik tersebut. 
 
“Dan aksi hari ini adalah bentuk pengungkapan kekecewaan kami pada pembiaran tersebut.”
 
Untuk itu, Firdaus melanjutkan, DPR Kabupaten Pidie, harus membentuk tim hak angket dan mengajukan permohonan hak angket kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap dugaan tidak sah dan tidak absahnya dokumen identitas dan ijazah Roni Ahmad.
 
Di samping itu, aparat penegak hukum juga harus berani mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu.
 
 
“Jika dibiarkan ini akan menjadi satu bentuk pendidikan politik yang paling buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998. Dan, jika hal ini dibiarkan, impunitas selanjutnya akan tampil dengan wajah yang lebih buruk lagi,” ungkap Firdaus.‎
 
Ads
Editor : zuamar
Kategori : Politik, Pidie
www www