Pengamat: Irwandi Harus Mampu Membangun Komunikasi dengan Pusat

Pengamat: Irwandi Harus Mampu Membangun Komunikasi dengan Pusat
Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah
Selasa, 04 Juli 2017 12:02 WIB

BANDA ACEH - Pengamat Politik Hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra berharap pemerintahan Irwandi-Nova yang baru dilantik besok mampu membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat.

Komunikasi ini menurutnya perlu dilakukan secara intens kepada Pemerintah Pusat mengingat, hingga saat ini masih ada beberapa perturan regulasi UUPA yang masih belum terealisasikan sejak UUPA itu disahkan tanggal 1 Agustus 2006.

Dari 10 peraturan pemerintah (PP) yang harus dibentuk Pemerintah Pusat hanya 5 PP yang baru terbentuk hingga saat ini. Sedangkan 5 PP lainnya masih terkendala pada persoalan substansi atau materi muatannya yang dianggap sudah tercantum dalam peraturan yang bersifat nasional, dan  hanya membebani pemerintah kabupaten kota.

loading...
“Mungkin ini ke depannya yang harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah Irwandi-Nova setelah beliau terlantik besok disamping persoalan-persoalan lain yang juga memiliki sifat urgensitasnya masing-masing,” ujar Erlanda.

Belum lagi beberapa peraturan yang diwariskan pemerintah Zaini-Muzakir yang juga memiliki nilai strategis bagi Aceh ke depannya yang juga harus disikapi oleh Pemerintahan Irwandi-Nova.

Terutama terkait dengan persoalan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang masih diperdebatkan rumusannya terkait dengan posisi Pemerintah Aceh dan persoalan perlindungan terhadap HAM yang diejawantahkan melalui lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA) yang masih harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat. Ini tentu menjadi hal yang juga harus dilanjutkan oleh pemerintahan Irwandi Nova.

"Khusus terkait persoalan KEK menurut Erlanda, pemerintah Irwandi-Nova diharapkan dapat segera menentukan sikapnya, apakah PP ini harus dilanjutkan atau nanti dievaluasi terlebih dahulu," ucapnya.

Karena memang persoalan KEK ini sangat penting bagi masa depan Aceh, terlebih pasangan Irwandi-Nova ini juga memiliki tekat yang sama dalam untuk kepentingan masyarakat Aceh, tentu ini harus benar-benar dipikirkan untuk kepentingan masa depan Aceh jangan sampai nanti keliru dan merugikan masyarakat Aceh. 

Karena memang di satu sisi, keberadaan KEK Arun itu sendiri ke depannya sangat strategis dalam membantu Aceh untuk jangka waktu yang panjang terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pemasukkan anggaran bagi Aceh setelah dana otonomi khusus Aceh di hentikan oleh Pemerintah pusat. Untuk itu hal ini harus segera disikapi oleh Pemerintahan Irwandi-Nova.

“Sebenarnya ada peluang yang besar di pemerintahan Irwandi-Nova, beliau diusung oleh kombinasi partai politik Aceh dan nasional yang notabenya juga sebagai partai pendukung pemerintah yang berkoalisi dengan Pemerintah Pusat," tuturnya.

Tentu ini menjadi peluang emas bagi pasangan ini untuk menjalin komunikasi yang baik kepemerintah pusat, ini yang mungkin tidak didapatkan oleh pasangan Zaini-Muzakir sebelumnya yang hanya diusung oleh partai lokal dan partai nasional di luar koalisi pemerintah, ini kelebihan yang harusnya disadari oleh pemerintahan yang baru ini.

Terlebih lagi bila pasangan ini mampu meyakinkan Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI untuk duduk bersama dan bersinergi dalam menyukseskan program pemerintahan Irwandi Nova.

"Tentu akan lebih baik lagi, karena memang ujung tombak kepentingan politik Aceh itu ada di Forbes dan Forbes harus bersikap untuk mendukung pemerintahan ini ke depannya. Agar nantinya misi dari pemerintah Irwandi-Nova dalam menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki terwujud," harapanya.

Editor:Kamal Usandi
Kategori:Banda Aceh, Aceh, Ekonomi
wwwwww