Home > Berita > Umum

PKH di Galus Diduga tidak Tepat, Ini Penjelasan Dinsos dan BPS

PKH di Galus Diduga tidak Tepat, Ini Penjelasan Dinsos dan BPS
Ilustrasi. [Foto tnp2k.go.id]
Selasa, 20 Juni 2017 11:14 WIB
Penulis: Dosaino Ariga

BLANGKEJEREN – Terkait penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Gayo Lues (Galus) diduga banyak tak tepat sasaran karena data tidak akurat, berikut penjelasan Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Sesuai undang-undang, masalah pendataan itu telak kewajiban BPS, ranah kami sebagai penyalur dan pelaksana program kesosialan yang sudah ada. Terkait data itu merupakan wewenang BPS, sebab kami pun mengambil data awal dari mereka,” ungkap Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos Galus, Rieke, saat media ini menyambangi kantornya, Senin (19/6/2017).

Dikatakannya, Basis Data Terpadu (BDT) yang dimiliki BPS, merupakan acuan pihak Dinsos dalam membagi PKH dan pembagian sosial lainnya. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 data BPS sama sekali tidak bisa diubah sebelum dua tahun.

“Jadi data BPS itu hanya bisa diubah dua tahun sekali. Makanya tahun ini merupakan kesempatan untuk mengubahnya, agar warga yang sudah hidup membaik tidak lagi mendapatkan bantuan, dan mengalihkannya pada yang lebih membutuhkan,” kata Rieke.

Sementara itu, Kepala BPS Gayo Lues, Samsuar mengakui, salah satu fungsi pihaknya merupakan melakukan pendataan. Namun demikian, terkait percepatan penanggulangan kemiskinan, pihaknya hanya dilibatkan sebagai asisten fasilitator.

“Tahun 2015 lalu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh wakil presiden secara nasional dan Kabupaten Gayo Lues diketuai Wakil Bupati," sebutnya.

Bahkan di dalam tim ini termasuk beberapa kementerian dan dinas termasuk BPS di dalamnya, melakukan kegiatan pendataan. Namun, BPS hanya selaku asisten fasilitator, bukan sebagai fasilitator, sehingga data yang didapat dari lapangan, tidak langsung dipercaya.

"Kemudian kami melakukan kroscek. Dan, jika ditemukan ada data yang tidak pas, maka musyawarah bersama aparatur dan masyarakat desa kembali dilakukan,” sebutnya.

Jadi intinya, tugas BPS memang mendata, akan tetapi untuk data tahun 2015, pihaknya tidak secara penuh memiliki tanggung jawab mendata, karena ada beberapa keterlibatan kementerian di dalamnya.

Bahkan agak aneh menurutnya, jika data BPS tahun 2015 yang diambil dan dijadikan rujukan oleh Dinsos dalam membagikan bantuan tanpa diverifikasi ulang, maka dapat dipastikan tak akan bisa tepat sasaran.

“Jadi data BPS tidak juga harus dijadikan patokan dan diambil mentah-mentah. Sebab, data tersebut merupakan data 2015, jadi kemungkinan besar data itu jika dipakai sekarang, sudah banyak berubah dan harus diverifikasi dulu," ujarnya.

Begitu juga dengan undang-undang yang mengatur dua tahun baru bisa diverifikasi. Yang tak bisa diubah itu jumlahnya bukan orangnya. "Jadi, kalau ada penerima bantuan yang sudah hidup membaik, maka bisa dilakukan pergantian pada penerima yang lebih layak, sejauh tidak berpengaruh pada jumlah tak masalah,” ujar Samsuar.

Ads
Editor:Kamal Usandi
Kategori:Umum, Gayo Lues
wwwwww