Home > Berita > Umum

Komisi C dan Fraksi Abdya Bermartabat Tolak Pansus Realisasi APBK 2016

Komisi C dan Fraksi Abdya Bermartabat Tolak Pansus Realisasi APBK 2016
Ilustrasi
Selasa, 20 Juni 2017 14:33 WIB
Penulis: T Musnizar

BLANG PIDIE – Komisi C dan Fraksi Abdya Bermartabat menolak melakukan Pansus realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2016. Akibatnya, anggota dewan lainnya juga belum turun melakukan tugasnya sesuai SK Nomor 11/Kep/DPRK/2017 tentang pembentukan tim Pansus.

Desas-desus menyebutkan, belum turunnya tim Pansus tersebut karena penolakan keras yang dilakukan Ketua Komisi C, Julinardi dan Ketua Fraksi Abdya Bermartabat, Nurdianto.

Menurut mereka, pembentukan tim Pansus tersebut ilegal, karena melanggar tata tertib (Tatib).

“Tim Pansus ini ilegal, karena secara Tatib saat ini yang harus dilakukan adalah melakukan perombakan AKD yang sudah memasuki masa kerja 2 tahun 6 bulan,” aku Julinardi kepada GoAceh, Selasa (20/6/2017) di Blangpidie.

Ads
Baca: AKD Baru Belum Terbentuk, Pansus APBK 2016 Tetap Dijalankan

Meskipun, lanjut Julinardi, dalam SK Pansus nomor 11/kep/DPRK/2017 tentang pembentukan Pansus, dirinya ditunjuk sebagai ketua tim III yang membidangi keuangan dan pembangunan, dirinya menegaskan tetap menolak.

“Ini aneh, seharusnya SK itu dibacakan saat paripurna, bukan diserahkan seperti ini. Untuk itu, saya tegaskan menolak pelaksanaan Pansus sebelum dibentuk AKD yang baru,” tegas Julinardi.

Hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi Abdya Bermartabat, Nurdianto. Malah, Nurdianto meminta penegak hukum untuk mengusut penggunaan anggaran pansus, jika Pansus tersebut tetap dilaksanakan.

“Ini menyalahi aturan, pihak berwajib harus mengusut penggunaan anggaran yang digunakan, jika Pansus tetap dilaksanakan,” sebutnya singkat.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Abdya, Nazaruddin membenarkan, anggota tim Pansus realisasi anggaran tahun 2016 belum turun.

Menurutnya, belum dilakukan pansus tersebut karena saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan bahan dan kelengkapan Pansus.

Terkait rumor yang mengatakan, salah seorang unsur pimpinan sudah keluar daerah sebelum pansus dilaksanakan, Nazaruddin menyarankan untuk mengonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan.

Informasi yang dihimpun GoAceh, dari 25 anggota dewan, sebanyak 12 orang yang terdiri dari 3 orang dari Partai Demokrat, 2 anggota dari Hanura dan PKB, 1 dari PKPI, PNA, PBB, Gerindra dan Partai Golkar menolak melakukan pansus realisasi APBK tahun 2016.

Baca: Pansus APBK Tahun 2016, DPRK Abdya Bentuk Empat Tim

Editor:Yudi
Kategori:Umum, Aceh Barat Daya
wwwwww