Kasus PT Asdal vs Masyarakat

WALHI Aceh: Konflik Lahan Ini Tergolong Unik

WALHI Aceh: Konflik Lahan Ini Tergolong Unik
Kepala Divisi Advokasi WALHI Aceh, M Nasir saat diwawancarai di ruangannya, Sabtu (17/8/2017). [Safdar S]
Minggu, 18 Juni 2017 12:04 WIB
Penulis: Safdar S

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh telah mengirim surat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk beraudiensi, membicarakan persoalan PT Asdal. Tidak hanya bupati, WALHI Aceh juga menyurati DPRK setempat. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Advokasi WALHI Aceh, M Nasir kepada GoAceh di Banda Aceh, Sabtu (17/6/2017) malam.

Baca: PT Asdal Prima Lestari Cabut Pengaduan Kasus Penyerobotan Lahan

loading...
Menurut Nasir, pihaknya akan turun ke Aceh Selatan untuk melakukan audiensi dengan Bupati Aceh Selatan pada 20 Juni mendatang terkait persoalan PT Asdal versus masayarakat tersebut.

"WALHI berharap nantinya dapat berjumpa dengan Bupati Aceh Selatan untuk membicarakan terkait persoalan PT Asdal dan hasil rekomendasi Pansus yang sudah dilakukan oleh DPRK," ucapnya.

Lanjut Nasir, pada 19 Juni nanti, WALHI juga akan melakukan audiensi dengan warga yang bersengketa dan melakukan diskusi dengan masyarakat.

"Kami juga himpun semua  informasi terbaru dari warga untuk bahan yang akan kita sampaikan kepada Bupati Aceh Selatan," terangnya.

Dikatakannya, kasus PT Asdal dengan masyarakat ini tergolong unik bila dibandingkan dengan konflik lahan di daerah lain.

Menurutnya, kalau di daerah lain itu, konflik lahannya warga sendiri melawan perusahaan dan dominannya perusahaan ini didukung oleh pemerintah.

Beda halnya dengan kasus PT Asdal ini, warga dan pemerintah sudah melakukan upaya mediasi.

“DPRK Aceh Selatan juga sudah melakukan Pansus dan hasil Pansus itu sesuai dengan apa yang dilaporkan warga. Terbukti di lapangan ada lahan warga yang bersengketa, ada pohon yang ditanami warga ditebang perusahaan, terbukti ada bekas pemukiman dan bekas kuburan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, upaya penyelesaian yang harus dilakukan Pemkab Aceh Selatan adalah dengan menjalankan salah satu hasil Pansus.

Baca: PT Asdal Prima Lestari Diminta Tidak Intimidasi Masyarakat

"Hasil pansus memberikan limit waktu selama dua bulan, setelah dua bulan apabila tidak selesai maka DPRK melalu Bupati Aceh Selatan mengirimkan surat ke Gubernur Aceh untuk merekomendasikan izin HGU PT Asdal dicabut," ujarnya.

Menurutnya, cukup kuat upaya yang sudah dilakukan DPRK dan Bupati Aceh Selatan terkait konflik lahan PT Asdal dengan warga.

Namun kemudian, apakah pihak eksekutif dan legislatif sudah melaksanakan hasil Pansus tersebut.

"Nantinya kami akan mendiskusikan ulang hasil hasil Pansus itu, sejauh mana yang sudah dilakukan dan ditindak lanjuti oleh DPRK dan Pemkab Aceh Selatan," tutupnya.

Baca: Dituding Garap Lahan PT Asdal, 20 Warga Trumon Timur Terjerat Hukum

Editor:Yudi
Kategori:Hukrim, Aceh Selatan, Banda Aceh
wwwwww