Guru Disebut Kerap Hadapi Masalah Hukum

Guru Disebut Kerap Hadapi Masalah Hukum
Dinas Pendidikan Aceh adakan sosialisasi kebijakan dan peraturan pendidikan, di Aula SMA Negeri 1 Sabang, di jalan T. Nyak Arif, Gampong Ie Meulee Sabang, Sabtu (17/6/2017). [Bukhari]
Minggu, 18 Juni 2017 00:24 WIB
Penulis: Bukhari
SABANG - Dinas Pendidikan Aceh mengadakan sosialisasi kebijakan dan peraturan pendidikan, di Aula SMA Negeri 1 Sabang, di jalan T. Nyak Arif, Gampong Ie Meulee Sabang, Sabtu (17/6/2017). Kegiatan yang bertema "Kerja Nyata Untuk Pendidikan" ini bekerja sama dengan Koalisi Barisan Guru Besatu (KOBAR-GB) Aceh.
 
Peserta kegiatan seluruh guru Sekolah Dasar, Menengah dan Komite serta PGRI Sabang. Hadir pada acara itu, Kadis Pendidikan Kota Sabang dan Polres Sabang sebagai salah satu pemateri untuk menjelaskan pengertian dari Saber Pungli yang selama ini masih disalah artikan.
 
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Laysani yang diwakilkan sekretaris dinas tersebut, Muslem Yacob, dalam penjelasannya mengatakan, bahwa pada guru merupakan pendidik profesional dan termasuk kaum intelektual. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada guru yang kurang pemahamannya tentang peraturan perundang-undangan berikut turunannya terkait sektor pendidikan. 
 
"Permasalahan yang sering dihadapi oleh guru adalah kasus hukum, seperti sering dituding melanggar aturan atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Ironisnya para pegiat HAM menganggap serius tentang hal ini dan dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak," sebut Muslem.
 
Muslem juga mengatakan pengertian dari saber pungli masih disalah artikan, sehingga perlu diingat kembali akan tujuan dari saber pungli itu. Dan masalah kantin sehat juga perlu diperhatikan demi kesehatan anak didik supaya lancar proses belajar mengajar.
 
Terkait dengan permasalahan di atas, maka Dinas Pendidikan Aceh bekerjasama dengan Organisasi Profesi Guru yaitu PGRI, KOBAR-GB, FIKGA dan SIGMA untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan dan Peraturan Pendidikan.
 
Pelaksana kegiatan juga memberi kesempatan kepada peserta yang hadir untuk bertanya jawab. Di antara sejumlah pertanyaan yang ditanyai guru adalah menyangkut pembayaran TPK (Tunjangan Prestasi Kerja). Mereka bertanya, mengapa semenjak para guru sekolah menengah dari kabupaten/Kota beralih atau pindah ke provinsi, tidak ada lagi pembayaran TPK.
 
Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Muslem Yacob dalam kesempatan itu menjelaskan, pada prinsipnya guru SMA/SMK yang dibayar TPK itu adalah dana dari pendapatan daerah itu masing-masing atau disebut juga PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan tidak boleh dibayar dengan dana dari sumber yang lainnya, karena nanti menyalahi aturan. 

"Maka sekarang Undang-Undang no 23 tahun 2014 mengatur semua para guru sekolah menengah dari kabupaten/kota kembali tunduk ke provinsi masing-masing, dan tanggung jawab tidak lagi di daerah, oleh karena itu daerah tidak boleh lagi membayar TPK kepada para guru menengah yang sudah pengalihan tanggung jawabnya ke provinsi," beber Muslem.
 
Terkait TPK guru, Kadis PK Sabang Misman juga akan memperjuangkan kembali dari dana daerah supaya para guru yang sudah bertahun-tahun mendapat dana itu tidak hilang begitu saja. "Walaupun para guru menengah sudah ke provinsi, tapi kami di daerah akan tetap memperjuangkan dana itu. Karena para guru itu mendidik anak kami yang di daerah dan bukan di provinsi," tegas Misman.
Ads
Editor:Zuamar
Kategori:Pendidikan, Aceh, Sabang
wwwwww