Hindari Persoalan Hukum, Gubernur Aceh Minta Dana Hibah dan Bansos Dibahas Dalam APBA-P

Hindari Persoalan Hukum, Gubernur Aceh Minta Dana Hibah dan Bansos Dibahas Dalam APBA-P
Ilustrasi
Rabu, 14 Juni 2017 15:06 WIB

BANDA ACEH - Untuk menghindari persoalan hukum, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2017. Dalam surat edaran tersebut disebutkan dana hibah dapat dicairkan setelah dibahas dalam APBA Perubahan 2017.

Keluarnya surat edaran tersebut dikarenakan proses penganggaran dana bansos dan hibah dalam APBA 2017 tidak melalui mekanisme yang berlaku, yaitu tidak melalui persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), sehingga dikhawatirkan jika  tetap dicairkan akan menyalahi aturan dan bermasalah secara hukum.

Hal itu juga dibenarkan Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian.

loading...
Menurutnya, dana hibah dan Bansos tersebut bukan tidak diproses, akan tetapi ditunda sementara waktu dan dibahas kembali dalam APBA Perubahan 2017 supaya terpenuhinya prosedur hukum yang berlaku.

Ads
“Jika ini dipaksakan kita khawatir akan banyak yang bermasalah secara hukum, baik penerima maupun pejabat yang menandatangani pencairan anggaran tersebut, kita tidak mau ada penerima dana hibah dan bansos seperti dayah, masjid, sekolah dan lembaga lainnya ikut terseret dalam persoalan hukum, karena penganggaran dana tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin menyebutkan, edaran tersebut berlaku bagi anggaran hibah dan bansos yang belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 sebagaimana diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.

Sedangkan bagi yang sesuai Permendagri tersebut sudah dapat diproses.

“Yang tidak sesuai Permendagri harus disesuaikan terlebih dahulu, kemudian diusulkan kembali dalam KUA PPAS APBA-Perubahan 2017. Untuk itu kita minta SKPA untuk segera melakukan evaluasi,” ujarnya.

Surat edaran itu disebutkan sebagai bagian dari komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemerintah se-Aceh dan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta dalam rangka tertib administrasi perencanaan penganggaran dan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial 2017.

Editor:Yudi
Kategori:Pemerintahan, Aceh, Banda Aceh
wwwwww