Home > Berita > Umum

Meuseraya Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Pertambangan di Aceh Selatan

Meuseraya Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Pertambangan di Aceh Selatan
Sekjen Meuseraya, Delky Nofrizal Qutni
Minggu, 04 Juni 2017 10:33 WIB
Penulis: Safdar S

BANDA ACEH - Forum Mahasiswa dan Pemuda Selatan Raya Aceh (Meuseraya) mendesak agar Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) turun untuk mengusut indikasi korupsi pengelolaan sektor  pertambangan di Aceh Selatan. Hal ini disampaikan Sekjen Meuseraya, Delky Nofrizal Qutni, Minggu (4/6/2017).

Pasalnya, kata Delky, perizinan pengurusan tambang di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Selatan begitu mudah, hal itu dapat dibuktikan dari banyaknya perusahaan tambang yang telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP). 

Lebih lanjut Ia menjelaskan, begitu mudahnya pihak perusahaan pertambangan mendapatkan IUP di Aceh Selatan, diduga karena ada oknum mafia pertambangan yang bermain secara transaksional dengan oknum pejabat tertentu di lingkungan pemerintahan setempat, sehingga memuluskan pengurusan izin tambang selama ini.

loading...
"Kami meminta kepada KPK agar segera mengusut indikasi korupsi pengelolaan SDA sektor pertambangan di Aceh Selatan. Sebab, persoalan ini kami nilai selain merugikan daerah juga telah meresahkan masyarakat luas. Sebab wilayah izin usaha pertambangan yang diklaim secara sepihak oleh pihak perusahaan itu banyak yang masuk dalam hutan lindung, hutan produksi bahkan kebun milik masyarakat," tegasnya.

Ads
Menurutnya, terhitung sejak bulan April tahun 2008 perusahaan-perusahaan tambang mineral dan batu bara (minerba) mulai marak beroperasi di Aceh Selatan dengan luas areal hingga 62.967 hektare.

"Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Selatan per 31 Maret 2014, terdapat 19 perusahaan tambang mineral dan batu bara yang telah mengantongi IUP. Perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing adalah, perusahaan pertambangan mangan, pertambangan emas, dan perusahaan pertambangan bijih besi,” katanya.

Tak hanya itu, lanjutnya, hal yang sangat menyedihkan, pada tahun 2016 , pemerintah juga mengeluarkan izin nomor 522.561/BP2T/ 988/IUIPHHK/V/2016 untuk sebuah perusahaan di kawasan Pasie Raja yang berlaku seumur hidup. Izin untuk pengambilan kayu yang diberikan tersebut tentunya juga akan merusak lingkungan dan menjadi pengundang bencana alam.

"Ini saja ingin menenggelamkan Aceh Selatan. Memangnya tidak dipikirkan bagaimana nasib masyarakat?," ketusnya.

Editor:TAM
Kategori:Umum, Aceh Selatan, Banda Aceh
wwwwww