Ini Kata Sekretaris Dewan Nasional KEK Terkait "Sengketa" KEK Arun

Ini Kata Sekretaris Dewan Nasional KEK Terkait Sengketa KEK Arun
Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. [Foto Ditjen PP Kemenkuham]
Sabtu, 03 Juni 2017 10:02 WIB

JAKARTA - Pemerintah dan badan usaha sepakat mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe, Aceh. Meski, sempat ada perbedaan pendapat soal dominasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sana.

Kesepakatan tercapai setelah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat dengan sejumlah pemangku kepentingan KEK Arun Lhokseumawe. Rapat dihadiri sejumlah perwakilan konsorsium KEK Arun Lhokseumawe mulai dari PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) hingga PT Pelindo I.

Pengembangan KEK Arun sesuai amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017. “Iya mempercepat. Kepemimpinan baru sudah ada, jadi sudah ada penyelesaian,” kata Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoh Suharto Pranoto di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/6/2017).

loading...
Dalam pengembangan kawasan tersebut, dia mengakui, adanya perdebatan peran BUMN yang diatur butir dalam PP tersebut. Pemerintah daerah hingga Badan Usaha Milik daerah (BUMD) mempermasalahkan peran konsorsium dari BUMN yang terlalu dominan.

Konsorsium BUMN tersebut dipimpin oleh PT Pertamina. "Saya agak susah juga menjawabnya ya, tetapi memang itu ada perbedaan," kata Enoh. 

Namun, dia mengatakan, seluruh BUMN yang terlibat telah menyatakan kesiapannya mempercepat pengelolaan kawasan tersebut. “Saya belum bisa bicara banyak, tetapi BUMN sudah siap, mau jalan," ujarnya. 

Sedangkan Senior Vice President Engineering Compression and Technology Development PT Pertamina (Persero) Tanudji menjelaskan pihaknya saat ini sedang menyiapkan rencana bisnis dalam pengembangan tiga KEK, salah satunya Arun. "Masih business plan, ada beberapa lokasi," katanya.

Editor:Kamal Usandi
Sumber:katadata.co.id
Kategori:Ekonomi, Lhokseumawe
wwwwww