DPR Dorong Penerbitan Supres UU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

DPR Dorong Penerbitan Supres UU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan
GoNews.co/Muslikhin.
Jum'at, 02 Juni 2017 15:18 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan, dalam 5 tahun terakhir kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan tertinggi yang terjadi di ranah publik/komunitas, dan dalam 3 tahun terakhir menempati urutan kedua tertinggi dari kekerasan yang terjadi di ranah privat/domestik.

Kekerasan seksual yang dilaporkan juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan berjumlah 5765 kasus atau yang terjadi di ranah privat maupun public, dimana pelaku merupakan orangorang terdekat dengan korban, baik keluarga maupun orang-orang di sekitar lingkungan korban.

"Hingga saat ini hak-hak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya terlindungi, terutama hak atas keadilan dan pemulihan," ungkap Ketua Komnas Perlindungan Perempuan, Azriana dalam diskusi publik di Press Room DPR/MPR/DPD, Senayan Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Menurutnya, terbatasnya tindakan kejahatan seksual yang dikenali oleh KUHP dan sistem pembuktian yang tidak berperspektif korban, menyebabkan sebagian besar pelaku kejahatan seksual bebas dari jeratan hukum.

Ads
Selain itu belum adanya regulasi yang secara khusus menjamin dilaksanakannya pemulihan bagi korban kekerasan seksual, menyebabkan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual hanya berfokus pada penghukuman pelaku dan mengabaikan aspek pemulihan korban.

"Padahal, dampak dari tindakan kekerasan seksual tidak saja terhadap fisik, psikis dan organ/fungsi seksual korban, tapi juga terhadap keberlangsungan kehidupan korban dan keluarganya," paparnya.

Atas dorongan Komnas Perempuan tersebut, menurut Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, Forum Pengada Layanan dan Dewan Perwakilan Daerah RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengambil langkah penting menetapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk daftar Prolegnas Prioritas 2016, dan pada tanggal 6 April 2017 telah memutuskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Pada tanggal yang sama DPR RI juga telah mengirimkan Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hasil harmonisasi Baleg DPR RI kepada Presiden RI. "Dengan demikian, saat ini masyarakat Indonesia menunggu Presiden RI menerbitkan Surat Presiden (Surpres), dan menunjuk Kementerian terkait sebagai perwakilan dalam pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut," ujar Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka.

Menurutnya, mengacu kepada Pasal 49 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bahwa, batas akhir dari penerbitan Surat Presiden terhadap Draft RUU yang dikirimkan DPR adalah 60 (enam puluh hari) hari kerja sejak surat dari Pimpinan DPR diterima, maka pada tanggal 18 Juli 2017, Surat Presiden yang menugaskan Menteri yang akan mewakili pemerintah untuk membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bersama DPR, seharusnya sudah dikeluarkan. 

"Hal yang perlu menjadi perhatian publik saat ini, bukan saja tenggat waktu penerbitan Surpres tetapi juga pentingnya proses pembahasan yang melibatkan partisipasi masyarakat, terutama organisasi masyarakat yang selama ini membantu korban," paparnya.

Sementera itu, dalam pertemuan dengan Komnas Perempuan yang dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Menteri Sosial pada tanggal 8 Juni 2016, kata Rieke, Presiden telah menyampaikan agar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama-sama Komnas Perempuan dapat mengawal hal-hal yang sudah cukup baik dalam Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, terutama yang mengatur pemulihan korban, tetap bisa dipertahankan. Oleh karenanya pembahasan di tingkat Pemerintah diharapkan melibatkan Komnas Perempuan. 

Komnas Perempuan memandang pentingnya keterlibatan publik dalam pembahasan mengingat ada sejumlah hal yang sangat prinsip yang tidak boleh dihapus/dihilangkan Pemerintah dari Draft RUU.

Penghapusan Kekerasan Seksual yang disampaikan DPR, yaitu: 

1. Kerangka perlindungan negara dan mengenali ketimpangan relasi sebagai akar masalah menjadi pondasi pokok dalam penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan penghukuman yang bermartabat dalam mencegah keberulangan terjadinya kekerasan seksual.

2. Pembaharuan hukum yang secara spesifik memberikan kemudahan bagi korban mendapatkan akses keadilan melalui pengaturan hukum acara yang berperspektif perlindungan hak korban. Seperti diketahui, sebagian besar dari Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP melindungi hak-hak Tersangka/Terdakwa (Pelaku), sementara di sisi lain menyulitkan korban dalam proses pembuktian.

3. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus dapat menerjemahkan KUHAP ke dalam hukum acara yang juga melindugi hak-hak korban, melalui Bab Khusus tentang Hukum Acara atau nama lain yang relevan. Menghilangkan pasal-pasal yang mengatur hukum acara khusus dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sama dengan menutup kesempatan korban untuk mendapatkan proses peradilan yang berkeadilan, dan memberi peluang bagi bebasnya pelaku kejahatan seksual dari jeratan hukum, sebagaimana yang selama ini terjadi. Penanganan kekerasan seksual yang dilakukan secara komprehensif dan melibatkan lintas sektor baik layanan pemerintah maupun layanan negara secara sinergi sebagai upaya pemulihan korban sehingga penting menegaskan pengaturan layanan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan NGO.

4. Mandat RUU Penghapusan KS dalam menyiapkan segala perangkat dan SDM guna memberikan layanan yang berperspektif HAM dan Gender. Oleh karenanya Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Komisi Nasional Anti 

Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan anggota DPR RI merekomendasikan agar: 

l. Kementerian yang ditunjuk Presiden memastikan adanya partisipasi publik dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dalam hal ini adalah lembaga nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga pengadalayanan, agar pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bersifat partisipatif dan komprehensif.

2. Presiden Republik Indonesia segera menerbitkan Surat Presiden terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang di dalamnya menunjuk Kementerian terkait sebagai pembahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

3.Mendorong masyarakat sipil mengawal penerbitan Surat Presiden dan memantau setiap tahapan proses pembahasan RUU Penghapusan Seksual. ***
wwwwww