Home > Berita > Umum

Mahasiswa dan Pemuda Aceh Selatan Desak Pemerintah Cabut Izin Pertambangan

Mahasiswa dan Pemuda Aceh Selatan Desak Pemerintah Cabut Izin Pertambangan
Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam GATOT Aceh Selatan mendesak pemerintah mencabut izin pertambangan, dalam sebuah aksi di Simpang Lima, Banda Aceh, Selasa (30/5/2017).[ Safdar S]
Rabu, 31 Mei 2017 01:58 WIB
Penulis: Safdar S
BANDA ACEH - Pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Tambang (GATOT) Aceh Selatan, menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Lima, Banda Aceh, Selasa (30/5/2017). Mereka menolak serta mendesak pemerintah untuk mencabut izin tambang dan kayu di Kabupaten Aceh Selatan.
 
Koordinator lapangan GATOT, Adly Gunawan dalam orasinya menjelaskan, bahwa kemukiman Menggamat sejak 2009 hingga 2012, dikenal dengan wilayah petro dolarnya Aceh Selatan, karena terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang mengekploitasi bahan mineral emas dan biji besi.
 
"Selama empat tahun PT Pinang Sejati Utama (PSU) dan PT Beri Mineral Utama (BMU) beroperasi, belasan hektare tanah gunung di Simpang Tiga dan Simpang Dua diambil batu biji besi dan emas. Puluhan hektare hutan lindung di babat yang mengakibatkan kerusakan lingkungan terparah dalam sejarah Aceh Selatan, sehingga wilayah itu dilanda banjir dan tanah longsor setiap kali diguyur hujan deras," ujarnya.
 
Menurutnya, kondisi ini terus bertambah parah dan mengancam masyarakat Aceh Selatan khususnya wilayah Manggamat yang merupakan sumber aliran sungai ke wilayah Aceh Selatan secara keseluruhan. 
 
"Selain itu kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kluwat, mengancam penduduk yang berada di bantaran sungai, ada beberapa hal yang telah dilanggar oleh perusahaan tambang biji besi, emas dan kilang kayu yang saat masih beroperasi," tambahnya.
 
Ironisnya lagi, kata orator lainnya, di saat kondisi Kluet Tengah memprihatinkan, dikeluarkan izin tambahan untuk pertambangan biji besi yaitu kepada PT BMU dan pengolahan kayu kepada PT IGU.
 
Kondisi yang menyedihkan di saat Manggamat dan daerah aliran sungai tersebut menanggung bencana, Pemkab Aceh Selatan bungkam begitu saja, kata mereka. 
 
"Kita kecewa dengan sikap Pemkab yang seakan merasa tak bersalah dan tidak mau tau terkait kepedihan masyarakat tersebut," teriak salah satu orator.
 
Dikatakan, perusahan tersebut diduga sudah Undang Undang nomor 41 tahun 1999 pasal (38) ayat (4), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor: P.13 /Menlhk- II/2015.
 
Ads
Editor:Zuamar
Kategori:Umum, Aceh, Aceh Selatan, Banda Aceh
wwwwww