Haji Uma Bantu Biaya Pengobatan Khalidi di RS Malaysia

Haji Uma Bantu Biaya Pengobatan Khalidi di RS Malaysia
Khalidin, perantau asal Aceh Utara di Malaysia dirawat karena penyakit kronis dan mengalami keterbatasan biaya pengobatan. [Istimewa]
Rabu, 31 Mei 2017 13:00 WIB
Penulis: Safdar
BANDA ACEH - Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma membantu biaya pengobatan perantau asal Geureudong Pase, Aceh Utara bernama Khalidin (30) di Hospital Serdang, Kajang Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Khalidin mengidap penyakit tuberculosis (TBC).
Haji Uma mengatakan, total biaya pengobatan  Khalidi adalah sekitar RM 8000, RM 5000 lainnya sudah dibantu oleh warga  Aceh, Sisanya sekitar RM 3.300 diserahkannya melalui salah satu organisasi perantau Aceh di Malaysia pada Selasa (30/5/2017) malam.

"Sisa tunggakan di rumah sakit sebanyak lebih kurang 3.300 Ringgit atau setara Rp10 juta, untuk biaya pengobatan Khalidin sudah kita serahkan melalui Ketua Gabungan Aceh Nusantara (GAN), saudara Ihsan," ujarnya pada wartawan, Rabu (31/5/2017).

loading...
Dikatakannya, tindakan tersebut dilakukan setelah Ihsan datang ke KBRI di Kuala Lumpur untuk menyerahkan surat Komite III DPD RI. Namun sayangnya pihak KBRI seperti buang badan terkait hal itu. Mereka malah menanyakan kebagian apa surat rekomendasi dari Ketua Komite III DPD RI tersebut ditujukan.

Ads
Ihsan juga berkomunikasi dengan Haji Uma untuk berbicara dengan KBRI, keterangan dari pihak Kedutaan yang mengurus tentang kepulangan TKI sedang tidak ada di tempat.

"Padahal itu tidak seharus terjadi, semestinya pihak Kedutaan responsif dengan menindaklanjuti permasalahan tunggakan rumah sakit yang membuat saudara Khalidin tidak diperbolehkan pulang," tambahnya.

Dikatakannya, Khalidin baru dapat dibawa pulang ketika ada orang atau instansi yang menjaminnya, dalam hal ini seharunsnya KBRI tidak boleh lepas tangan.

"Saya mengapresiasikan gerak cepat GAN yang selama ini banyak membantu permasalah masyarakat Aceh di sana. Namun sebagai anggota DPD, saya merasa kecewa dengan sikap KBRI Malaysia yang tidak mengindahkan surat kita, tentu hal ini sangat berbeda dengan KBRI Thailand yang begitu respon ketika kita minta bantu," bandingnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, hak tersebut tentu akan menjadi catatan penting bagi DPD RI yang notabenya mengawasi dan memberikan pertimbangan.

"Tentu siapa yang pantas kita berikan rapor hijau dan siapa yang pantas kita berikan rapor merah dalam hal ini. Nanti kita akan memberitahukan hasil ini ke Kemenlu karena ini menyangkut bidangnya," tutupnya.

Editor:Kamal Usandi
Kategori:Banda Aceh, Aceh Utara, Umum
wwwwww