Gubernur Diminta Bayar Honor Guru Quran dan Terpencil

Gubernur Diminta Bayar Honor Guru Quran dan Terpencil
Suasana rapat MPD Subulussalam hari keempat Ramadan, Selasa (30/5/2017). [Khairul]
Selasa, 30 Mei 2017 12:33 WIB
Penulis: Khairul

SUBULUSSALAM - Terkait nasib guru baca tulis quran (BTQ), guru bantu terpencil (GBT), dan guru honorer lain tinggkat TK, SD dan SMP rekrutan Pemerintah Aceh, belum dibayarkan, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam minta Gubernur menyelesaikannya.

Ketua MPD Kota Subulussalam, Jaminuddin B kepada GoAceh, Selasa (30/5/2017) di kantornya mengatakan, selain rekrut Pemerintah Aceh, nasib sejumlah guru honor yang  direkrut lembaga donor, seperti Unicef, DBD atau lembaga lain, juga mengalami nasib serupa.
 
"Bukan hanya upah guru honor yang direkrut Pemerintah Aceh, yang direkrut lembaga donor lain pum belum dibayarkan," tegas Jaminuddin pastikan, kebijakan Gubernur Aceh sangat diperlukan dalam situasi ini demi memperjuangkan hak-hak guru honor.

Dijelaskan, upah guru honor terkait ditanggung oleh PA atau lembaga pasca konflik. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan realisasi pembayaran guru honorer tersebut.

Menurut Jamin, pada 16 Maret 2017 Gubernur Aceh melalui surat No. 424/3267 telah menyurati Bupati/Wali Kota se-Aceh terkait Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan 151 Guru TK, SD dan SMP di Kota Subulussalam.

Bupati/Wali Kota diminta mengganggarkan honorarium guru kontrak TK, SD dan SMP sesuai jumlah guru.

Gubernur mestinya, saran Jamin, memberikan aba-aba kepada Kab/Kota, Oktober 2016 lalu agar daerah bisa menganggarkan di APBK. "Kok tiba-tiba ke luar surat Gubernur tentang pelimpahan guru honorer TK, SD dan SMP ke Kabupaten/Kota," tanya Jamin mengaku heran dengan kebijakan itu.

Jamin pun menilai kalau kebijakan ini terkesan memperolok-olok nasib guru honor yang semestinya diselesaikan tahun 2017. 
 
"Apa salahnya kalau tahun 2017 ini diselesaikan Pemerintah Aceh agar para guru terkait menerima haknya," sesal Jamin.
 
Kepada Majelis Pendidikan Aceh (MPA), Jaminuddin B menyarankan agar mengundang seluruh MPD Kabupaten/Kota se-Aceh untuk merembugkan persoalan ini atau PGRI Aceh dan Kabupaten/Kota diminta memperjuangkan nasib guru-guru terkait jika Gubernur Aceh tidak merespon persoalamln ini.
Ads
Editor:Kamal Usandi
Kategori:Pendidikan, Aceh, Subulussalam
wwwwww