YARA Minta Gubernur dan DPR Pantau Regulasi UUPA

YARA Minta Gubernur dan DPR Pantau Regulasi UUPA
Ketua YARA, Safaruddin. [Google].
Minggu, 28 Mei 2017 16:05 WIB
Penulis: Jamaluddin Idris
LHOKSUKON - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta gubernur Aceh dan DPR setempat agar menjaga regulasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Hal itu, menurut YARA, penting dilakukan agar tidak ada regulasi lain yang mengubah tentang kekhususan Aceh yang telah diatur dalam UUPA itu sendiri."Kami meminta Gubernur dan DPR Aceh agar membantuk tim pemantau regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Apakah regulasi lain normanya bertabrakan dengan UUPA atau tidak," kata Ketua YARA, Safaruddin, Minggu (28/5/2017).

Safaruddin juga meminta pemerintah Aceh untuk lebih aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar UUPA tidak diotak-atik oleh regulasi yang sifatnya melemahkan pasal-pasal dalam UUPA.

loading...
"Kita melihat, pascapengesahan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah banyak dikeluarkan UU lainnya yang subtansinya juga menyentuh terhadap beberapa hak kekhususan Aceh. UU terbaru yang menjadi benturan norma dengan UUPA adalah pasal 157 UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota," sebut Safaruddin.

Dalam poin tersebut, kata dia, mengatur tentang kewenangan mengadili sengketa pilkada ke Mahkamah Komstitusi (MK). Sedangkan dalam pasal 74, lanjutnya, sengketa Pilkada Aceh menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA).

"Pasal 67 ayat (2) huruf e UUPA yang mengatur tentang calon kepala daerah harus berusia minimal 30 tahun. Sedangkan dalam UU no 10 tahun 2016 ditentukan usia untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur 30 tahun dan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota usia 25 tahun," terangnya.

Untuk itu, YARA meminta gubernur Aceh dan DPR setempat terus memantau dan UUPA agar tidak ada regulasi lain yang mampu melemahkan UUPA sebagai salah satu pegangan kekhususan Aceh.

Kategori:Aceh Utara, Umum
wwwwww