Home > Berita > Umum

BPJS Kesehatan Tiga Kali Berturut-turut Raih WTP

BPJS Kesehatan Tiga Kali Berturut-turut Raih WTP
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (lima kanan) dalam public expose laporan keuangan program JKN-KIS BPJS Kesehatan 2016. [Ist]
Rabu, 24 Mei 2017 13:16 WIB
Penulis: Dedek

LANGSA - Di tahun ketiga pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS). Istilah WTP saat ini sudah digantikan dengan Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).

“Jika diakumulasi, perolehan opini tersebut sudah yang ke-25 kalinya berturut-turut apabila dihitung sejak lembaga BPJS Kesehatan masih sebagai PT Askes (Persero)," sebut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris melalui Kepala BPJS Kesehatan Cabang Langsa, Zoni Anwar Tanjung, kepada GoAceh, Rabu (24/5/2017).

Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), merupakan wujud implementasi dari prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas.

loading...
"Untuk laporan tahun 2016,  audit ini dilakukan oleh KAP Mirawati Sensi Idris (MSI) yang berafiliasi dengan Moore Stephens International Limited," ungkapnya.

Ads
Ia menjelaskan, selama tahun 2016, Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan telah mencakup 171.939.254 jiwa peserta.

Dari sisi pelayanan, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 20.708 fasilitas kesehatan tingkat pertama/FKTP (Puskesmas, Klinik Pratama, dokter prakter perorangan, 2.068 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan/FKRTL (Rumah Sakit) dan 3.094 Fasilitas Kesehatan Penunjang (Apotek, Laboratorium).

Tambahnya, keberadaan program ini sangat menolong masyarakat yang membutuhkan upaya memulihkan kondisi kesehatannya dan mencegah kecacatan atas penyakit yang dideritanya. 

Sementara itu, dari sisi keuangan, posisi terakhir di 31 Desember 2016 pendapatan iuran sebesar Rp67,4 triliun dengan  realisasi biaya manfaat jaminan kesehatan sebesar Rp67,2 triliun.

Pemerintah juga telah merealisasikan suntikan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BPJS Kesehatan untuk diteruskan ke DJS (untuk pembayaran faskes) sebesar Rp6,83 triliun.

Pengelolaan dana dan program selama tahun 2016 telah dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan diperolehnya opini WTP dan capaian atas pelaksanaan Good Governance yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan.

Hasil pengukuran Good Governance BPJS Kesehatan memperoleh penilaian sangat baik, dengan capaian skor aktual yaitu 88,49 dari skor maksimal 100.

“Di tahun 2016  pencapaian telah didapatkan di antaranya rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yaitu 2 target akhir tercapai di antaranya terdistribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) 100%, tercapainya jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerjasama sebanyak 109,41% dari taget yang diberikan pemerintah,” tandas Zoni.

Editor:Yudi
Kategori:Umum, Langsa
wwwwww