DPRA: Syariat Islam Berlaku di Aceh Sebelum Indonesia Merdeka

DPRA: Syariat Islam Berlaku di Aceh Sebelum Indonesia Merdeka
Anggota Komisi I DPRA Iskandar Usman Alfarlaky saat membacakan sambutan Pimpinan DPRA pada sosialisasi Qanun Aceh di Hotel Grand Arya, Kuala Simpang, Selasa (23/5/2017). [Istimewa]
Selasa, 23 Mei 2017 15:20 WIB
Penulis: Safdar

KUALA SIMPANG - DPR Aceh mensosialisasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah serta Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, di Hotel Grand Arya, Kuala Simpang, Selasa (23/5/2017).

Dalam pidato sambutan Pimpinan DPRA Tgk Muharuddin yang dibacakan oleh anggota Komisi I, Iskandar Usman Al Farlaky, dia mengatakan syariat Islam telah berlaku di Aceh sebelum kemerdekaan Indonesia, bahkan sejak kerajaan Islam pertama di Aceh.
 
"Baru, setelah konflik yang berkepanjangan terjadi di Aceh, penerapan syariat Islam secara de jure terwujud. Itu didasarkan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh," paparnya.
 
Dijelaskannya berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Pasal 2 dan 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015, menjelaskan pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota, serta wewenangnya.
 
Sementara itu dalam Pasal 127 UUPA, Pasal 2 dan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016, menjelaskan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam. Selain itu menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dianutnya. 
 
"Untuk Aceh sendiri, hubungan sosial kerukunan antar umat beragama mendapat perhatian khusus mengingat adanya praktik penyiaran agama tanpa seizin pemerintah daerah, pendirian rumah ibadah ilegal bahkan keterlibatan pihak asing dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada agama minoritas. Dan faktor inilah yang sering menjadi cikal bakal lahirnya konflik antar umat beragama," tegasnya.
 
Sehingga menurutnya, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016, menjadi pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah ini akan menjadi landasan untuk menangkal hal tersebut.

"Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016, tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama yang menegaskan tugas dan kewajiban setiap umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah," ucapnya.

Dalam acara sosialisasi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 ini hadir juga tokoh-tokoh agama dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tamiang.
 
 
Editor:Kamal Usandi
Kategori:GoNews Group
wwwwww