Home > Berita > Umum

Aset Yayasan Aceh Sepakat Bukan Milik Pribadi Kata Husni Mustafa

Aset Yayasan Aceh Sepakat Bukan Milik Pribadi Kata Husni Mustafa
Pengurus Aceh Sepakat Sumatera Utara dan Dewan Musapat foto bersama seusai memberi keterangan pers (dari kiri ke kanan) Dr H Fauzi Usman, H Zul, HM Husni Mustafa,SE, Sopian Adami,H Bantasarjani dan HT Munthadar
Minggu, 21 Mei 2017 11:30 WIB

MEDAN-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat menegaskan Yayasan Aceh Sepakat dengan akte bernomor 13, tanggal 27 Oktober 2011 bukan milik organisasi Aceh Sepakat. Yayasan yang didirikan Irfan Mutyara, Fauzi Hasballah, dan sejumlah warga Aceh lainnya itu dituding ingin mencaplok aset-aset Aceh Sepakat untuk kepentingan pribadi.

“Mereka (Irfan Mutyara Cs-red) bukan ingin menyelamatkan aset-aset Aceh Sepakat, tapi justru ingin mencaplok dan menguasainya untuk kepentingan pribadi mereka,” kata Ketua Umum DPP Aceh Sepakat HM Husni Mustafa SE kepada wartawan di Coffe Box, Jalan Palang Merah, Medan, Jumat (19/5).

Husni menjelaskan jauh sebelum Yayasan Aceh Sepakat “versi” Irfan Mutyara Cs berdiri, sudah berdiri yayasan dengan nama Yayasan Aceh Sepakat berdasarkan akte Nomor 25, tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Lila Meutia SH MKn di Medan.

Yayasan Aceh Sepakat “Akte 25” itu didirikan oleh lima unsur di Aceh Sepakat. Kelimanya yakni DPP Aceh Sepakat (diwakili Joefly Joeseof Bahroeny selaku Ketua Umum saat itu), Dewan Meusapat Aceh Sepakat (diwakili Irfan Mutyara selaku Ketua Umum saat itu), Panitia Pembangunan Masjid Raya dan Balai Raya Aceh Sepakat (diwakili Mustafa Sulaiman selaku Ketua Panitia saat itu), Dewan Pimpinan dan Dewan Pimpinan Cabang II Aceh Sepakat Medan (diwakili Ketua Dewan Pimpinan Cabang II), dan DPP Ikatan Wanita Aceh Sumatera Utara/IKWASU (diwakili Ketua Umum dan seorang Ketua DPP saat itu).

Ads
Sayangnya, saat pemerintah mengeluarkan UU No 28/2004 tentang Yayasan, yang mengharuskan seluruh yayasan melakukan penyesuian paling lama tiga tahun setelah UU itu diberlakukan, Pengurus DPP Aceh Sepakat periode sebelumnya termasuk Irfan Mutyara dan Fauzi Hasballah, tidak menjalankan perintah UU itu.

Belakangan mereka bersama sejumlah warga Aceh lainnya sebagai pribadi-pribadi malah mendirikan yayasan baru dengan nama yang sama, yakni Yayasan Aceh Sepakat dan ingin menguasai aset-aset Aceh Sepakat.

“Jadi Yayasan Aceh Sepakat “akte 13. itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Aceh Sepakat. Yayasan yang mereka dirikan dengan nama yang sama itu tidak sah dan melanggar hukum,” tegas Husni didampingi Sofian Adami SH selaku kuasa hukum DPP Aceh Sepakat.

Husni yang dalam pertemuan itu juga didampingi sejumlah Pengurus DPP Aceh Sepakat lainnya, diantaranya Sekretaris Umum HT Bahrumsyah HT Munthadar T Arifin Husen, Bendahara Umum H Faisal Pawangleman, serta Ketua dan Sekretaris Dewan Meusapat Dr H Fauzi Usman dan H Banta Sarjani, mengakui Aceh Sepakat memiliki banyak aset.

Diantaranya seperti Rumah Sakit Malahayati di Medan, Masjid Raya, Balai Raya, serta sejumlah lahan dan bangunan lainnya. Namun aset-aset itu sekarang “dikuasai” oleh oknum-oknum yang berada di balik Yayasan Aceh Sepakat “Akte 13” itu.

“Kami ingin klarifikasi tulisan Fauzi Hasballah di salah satu media yang menyatakan bahwa aset-aset tersebut milik pribadi adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar,” ujar Husni.

DPP Aceh Sepakat, lanjut Husni, sudah meminta dilakukan audit secara menyeluruh terhadap aset-aset Aceh Sepakat. Tetapi pihak Irfan Mutyara Cs mengklaim kalau aset-aset tersebut bukan milik Yayasan Aceh Sepakat “Akte 28” melainkan milik pribadi-pribadi.

“Kami menduga Fauzi Hasballah banyak menyimpan dokumen-dokumen otentik terkait aset-aset Aceh Sepakat itu sehingga mereka ingin mengaburkan dan berupaya menguasai untuk kepentingan-kepentingan pribadi mereka,”ujarnya.

Editor:Wen
Sumber:EMC
Kategori:Umum, GoNews Group
wwwwww