Hari Darurat Militer Aceh, Ikapa Minta KKR Serius Usut Pelanggaran HAM

Hari Darurat Militer Aceh, Ikapa Minta KKR Serius Usut Pelanggaran HAM
Zaqi Muntaza
Sabtu, 20 Mei 2017 08:43 WIB
BANDA ACEH - Ketua Ikatan Keluarga Peureulak (Ikapa) Aceh Timur di Banda Aceh, Zaqi Muntaza meminta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh segera bekerja maksimal dan serius dengan tanggungjawabnya. 
 
 
"Masih sangat jelas dalam ingatan kita bahwa hari ini 19 Mei (kemarin) merupakan hari di mana Pemerintah Pusat menjadikan Aceh sebagai daerah operasi terpadu atau sering disebut darurat militer pada 2003 silam. Secara otomatis wilayah Aceh saat itu menjadi ladang pelanggaran hak asasi manusia (HAM)," ujar Zaqi. 
 
Sambungnya, ini harus dijadikan acuan bagi KKR untuk segera merealisasikan fungsi dan tugasnya sebagaimana yang telah diamanah oleh Mou Helsinki butir 2.3. Dan, sudah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi.
 
"Jangan biarkan pelanggaran HAM di Aceh samar sebab lambatnya dan lamanya KKR bergerak," ucap Zaqi.
 
Menuut Zaqi, Ikapa mendukung penuh KKR Aceh dan mengecam siapa saja yang menghalang-halangi proses kerja KKR dalam mengungkap pelanggaran HAM masa lalu di Aceh.
 
Sebagaimana diketahui, darurat militer di Aceh diberlakukan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 19 Mei 2003 dan berakhir 13 Mei 2004. Darurat militer sebagai upaya untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Editor:Kamal Usandi
Kategori:Aceh Timur, Aceh, Hukrim
wwwwww