Polisi Periksa 4 Terduga Pelaku Pungli

Polisi Periksa 4 Terduga Pelaku Pungli
Ilustrasi
Kamis, 18 Mei 2017 15:05 WIB
Penulis: Amiruddin

SIGLI - Kepolisian Resor (Polres) Pidie kembali memeriksa 4 terduga pelaku pungutan liar (Pungli) di Puskesmas Tringgadeng, Pidie Jaya, setelah adanya laporan masyarakat bahwa ada pemotongan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan Kepala Puskesmas, Bendahara JKN, Kepala Tata Usaha (KTU) Puskesmas dan Kepala Bidang Mutu.

Wakapolres Pidie, Kompol Tirta Nuralam kepada wartawan, Kamis (18/5/2017) mengatakan, keempat pelaku dugaan pungli itu ditangkap setelah adanya transaksi dana tersebut.

Setelah adanya laporan, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dipimpin langsung Kompol Tirta memboyong empat pelaku itu ke Mapolres Pidie untuk dimintai keterangan.

loading...
"Kita sudah meminta keterangan kepada mereka terkait tudingan pungli," paparnya.

Lanjut Tirta, untuk saat ini polisi‎ sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pungli oleh pegawai Puskesmas Tringgadeng.

Artinya, jika nanti kasus tersebut terbukti maka keempat pelaku itu akan dijadikan tersangka serta akan ditahan.

Baca: Dua PNS Puskesmas Julok Ditangkap Tim Saber Pungli

“Akan tetapi, untuk saat ini mereka belum ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sedang melakukan penyelidikan,” paparnya.

Ia mengungkapkan, keempat terduga pelaku itu yakni Kepala Puskesmas Tringgadeng dr Dewi Marliza, Bendahara JKN, Nurlela, KTU Puskesmas, Husniati dan Kepala Bidang Mutu, Soraya.

Mereka sudah dimintai keterangan terkait pungli terhadap dana kafitasi JKN yang berjumlah Rp 63.000.000.

Dari jumlah tersebut, Rp500 ribu untuk persiapan akreditasi Puskesmas dan dipotang dari 28 orang. Kemudian dana itu juga dikutip dari 26 orang hingga mencapai Rp13 juta.

Selanjutnya kata Wakapolres, pihak Puskesmas sudah melakukan rapat dengan 128 penerima dana kafitasi JKN tersebut, namun peserta yang hadir hanya 60 orang.

Artinya, 40 orang di antaranya tidak setuju dengan keputusan tersebut.

“Dana kafitasi JKN itu akan dipotong 10 persen dengan dalih bermacam-macam, seperti untuk membayar tenaga bakti dan untuk persiapan akreditasi Puskesmas,” tutupnya.

Baca: Tim Belum Gelar Perkara Dugaan Pungli di RSUD Galus

Editor:Yudi
Kategori:Hukrim, Pidie
wwwwww