Home > Berita > Hukum

GeMPAR: Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor BPN

GeMPAR: Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor BPN
Ilustrasi
Kamis, 18 Mei 2017 13:02 WIB
Penulis: Ilyas Ismail

IDI - Ketua LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh, Auzir Fahlevi, meminta Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Idi, Aceh Timur yang dipimpin Kasi Pidsus untuk tidak main-main dalam upaya penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan ‎kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat pada 2014 lalu.

Dalam rilis yang diterima GoAceh, Kamis (18/5/2017), Auzir menyebutkan, pembangunan gedung BPN tersebut, dianggarkan melalui APBN sebesar Rp 2.248.000.000,00‎ dan tender proyek tersebut dimenangkan CV D&Co dengan Pagu anggaran mencapai  Rp 2.066.846.000,00.

“Pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Kejari Idi, Aceh Timur terhadap kualitas bangunan BPN itu, patut kami pertanyakan, apakah ini murni sebagai langkah awal pengusutan kasus atau hanya sekedar gertak sambal saja,” kata Auzir.

loading...
Baca: Aktivis Antikorupsi Aceh Minta Polisi Usut Penyiraman Air Keras ke Novel

Ads
Menurutnya, proses pemeriksaan pembangunan proyek fisik sebenarnya ada mekanisme tersendiri yaitu melalui audit BPKP atau BPK.

Misal, adanya audit investigatif untuk melihat apakah ada indikasi kerugian negara atau tidak.

“Berdasarkan hasil audit inilah biasanya aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa menindaklanjuti laporan hasil audit tersebut. Sehingga itu menjadi pintu masuk untuk mengusut suatu kasus korupsi yang dianggap merugikan keuangan negara,” paparnya.

Sambung Auzir, pihaknya mempertanyakan langkah hukum tim Kejari tersebut,apakah benar dan serius mengusut atau sekedar show of force semata.

“Kalau tim Kejari serius, tidak hanya gedung BPN Aceh Timur yang harus dilirik tapi proyek pembangunan gedung lainya di kabupaten tersebut juga harus diusut,” pintanya.

“Intinya kami mendukung setiap langkah hukum kejaksaan dalam pemberantasan korupi. Tapi harus benar -benar dilakukan secara profesional, transparan dan prosedural,” tandas Auzir.

Baca: Kajati Aceh Didesak Eksekusi Kasus Korupsi Alkes Abdya

Editor:Yudi
Kategori:Hukum, Aceh, Aceh Timur
wwwwww