Home > Berita > Hukum

Bupati Nagan Raya: Peradilan Adat Gampong Makin Merosot

Bupati Nagan Raya: Peradilan Adat Gampong Makin Merosot
Ilustrasi. [Foto Istimewa]
Senin, 15 Mei 2017 16:01 WIB
Penulis: Arif

SUKA MAKMUE - Dengan adanya revisi peraturan undang-undang dan situasi sosial kemasyarakatan, kewenangan peradilan adat di tingkat gampong dan mukim dinilai mulai merosot. Sebaliknya peran polisi dan pengadilan menjadi lebih besar dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.

Hal ini disampaikan Bupati Nagan Raya, Teuku Zulkarnaini dalam sambutannya pada pembukaan pelatihan peradilan adat yang diselenggarakan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) setempat, Senin (15/5/2017).

"Keberadaan peradilan adat di tingkat gampong dan mukim mendapat pengakuan bukan hanya di masa kesultanan Aceh, tapi juga di masa kolonial dan usai terbentuk NKRI. Namun kewenangan peradilan adat sudah merosot sejak dan pasca-kolonial Belanda hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena revisi undag-undang dan kondisi warga. Sementara polisi dan pengadilan lebih punya peran," ungkapnya.

Merosotnya peran gampong dan mukim dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat, kata Ampon Bang, sapaan akrab Teuku Zulkarnaini telah menyebabkan wibawa pemerintah gampong dan mukim terpuruk sehingga menumpuknya seluruh perkara di lembaga kepolisian dan pengadilan.

Ampon Bang mengapresiasi program reformasi di lembaga kepolisian guna membangun kemitraan dalam membina kamtibmas sehingga adanya penguatan adat di daerah. Selain itu ada pembagian peran dalam penanganan kasus ringan serta memberi dukungan terkait penguatan kapasitas gampong dalam pencegahan gangguan kamtibmas.

"Ke depan, kami dukung pengembangan peradilan adat, sehingga unsur peradilan adat di gampong dan mukim dapat dibekali, seperti imum mukim, imum chik, tuha peut, keuchik, imum meunasah dan sekretaris gampong," ujarnya.
Ads
Editor:Kamal Usandi
Kategori:Hukum, Nagan Raya
wwwwww