Diancam Tuntut Eksportir Ikan, Ini Penjelasan Kepala SKIPM Aceh

Diancam Tuntut Eksportir Ikan, Ini Penjelasan Kepala SKIPM Aceh
Kepala SKIPM Kelas I Aceh, M Darwin Syah Putra
Sabtu, 13 Mei 2017 11:30 WIB
Penulis: Hafiz Erzansyah

BANDA ACEH - Kepala Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) Aceh, M Darwin Syah Putra mengatakan, pihaknya tidak mempersulit izin atau tidak menerbitkan Sertifikat Kesehatan Ikan kepada setiap perusahaan‎ yang ingin mengekspor produk perikanan ke luar negeri.

"Kita bukannya mempersulit izin atau mengeluarkan Sertifikat Kesehatan Ikan, akan tetapi kita bekerja sesuai SOP. Malah kita juga membantu dan mempermudah para pengusaha, tetapi sesuai prosedur," ujarnya kepada GoAceh, Sabtu (13/5/2017).
Ia menjelaskan, terkait gagalnya PT Royal Peusangan Bahari yang mengekspor 13 ribu bibit ikan kerapu ke Malaysia karena tidak mendapatkan sertifikat tersebut sebagai salah satu persyaratan pengeksporan hasil laut ke luar negeri, hal tersebut memang benar adanya bahwa hasil uji klinis dan laboratorium terhadap bibit kerapu milik PT RPB kali ini positif terjangkit penyakit Red Sea Bream Iridovirus (RSIV).

Dari hasil pengambilan sampel pertama, katanya, menunjukkan benih kerapu positif terjangkit RSIV diuji di Lab SKIPM Aceh dan BPBAP Ujung Batee. “Karena ini kejadian pertama ditemukan benih ikan yang positif milik PT RPB, kami melakukan pengambilan sampel ulang ke instalasi penampungan yang bersangkutan untuk mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan,” katanya.

loading...
Dari sampling yang kedua ini, menunjukkan hasil yang negatif, baik di Lab SKIPM Aceh dan BPBAP Ujung Batee. “Namun dari kelompok ikan yang positif terinfeksi RSIV tersebut telah dipindahkan ke bak yang lainnya, dimana seharusnya pemilik tidak boleh pemindahan tanpa sepengetahuan petugas karantina karena sedang dalam masa pengawasan karantinanya selama tiga hari," paparnya.

Ads
Karena didapatkan hasil positif dan negatif, untuk itu pihaknya meminta uji konfirmasi sesuai SOP ke lab BKIPM yang terakreditasi atau lab yang ditunjukkan oleh BKIPM sebagai otoritas kompeten. Namun, pihak PT RPB menolak dengan alasan tidak sesuai aturan dan waktunya semakin lama, sedangkan ikan banyak yang mati. 

Editor:Zainal Bakri
Kategori:Banda Aceh, Umum
wwwwww