‎Terkait Pelimpahan Tenaga Kontrak

DPRK Langsa Menyebut Gubernur Aceh Bertindak Semena-mena

DPRK Langsa Menyebut Gubernur Aceh Bertindak Semena-mena
Ketua Komisi I DPRK Langsa, Maimul Mahdi.
Jum'at, 12 Mei 2017 21:44 WIB
Penulis: Dedek
LANGSA - Terkait pelimpahan kewenangan pengelolaan guru kontrak tingkat TK, SD dan SMP oleh Pemerintah Aceh kepada pemerintah kabupaten/kota. DPRK Langsa, menyebut kebijakan Gubenur Aceh, Zaini Abdullah, menyengsarakan tenaga pendidik.
 
Pasalnya, berdasarkan Surat Gubenur Aceh Nomor:424/3267 tanggal 16 Maret 2017, tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan guru TK, SD dan SMP yang ditujukan kepada bupati/wali kota, maka yang selama ini honorarium dibayarkan oleh Pemerintah Aceh, mulai tahun anggaran 2017 ini tidak lagi dapat dibayarkan akibat pelimpahan kewenangan tersebut.
 
Kemudian, meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menganggarkan biaya honorarium guru kontrak TK, SD dan SMP.
 
"Bagaimana kami mau menganggarkan honorarium tenaga kontrak itu, sementara surat itu dibuat setelah APBK tahun 2017 disahkan. Ini sama saja Gubenur Aceh, telah berbuat semena-mena terhadap tenaga kontrak," sebut Ketua Komisi I DPRK Langsa yang membidangi pendidikan, Maimul Mahdi, kepada GoAceh, Jumat (12/5/2015).
 
Surat Gubenur Aceh tersebut, menurutnya sangat tidak tepat, seharusnya jika ingin dilimpahkan kewenangan pengelolaan tenga kontrak TK, SD dan SMP, kepada pemerintah kabupaten/kota, dibuat sebelum pengesahan APBK tahun 2017.
 
"Keputusan tersebut seolah-olah Pemerintah Aceh tidak mengetahui mekanisme penganggaran." ucapnya.
 
"Saya menilai diakhir masa jabatannya, Gubenur Aceh telah berbuat semena-mena terhadap kabupaten/kota, seperti masalah pengelolaan dana migas yang ditarik ke provinsi secara sepihak dan pelimpahan kewenangan pengelolaan tenaga kontrak," tegasnya.
 
Karenanya, agar nasib tenaga kontrak khususnya di Langsa tidak terkatung-katung, maka diminta kepada Pemko Langsa untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh agar mencarikan solusi terbaik, sehingga honorarium mereka bisa dibayarkan pada tahun 2017 ini.
 
"Persoalan ini jangan sampai berlarut-larut dan harus segera dicarikan solusi terbaik, sehingga honorarium tenaga kontrak tersebut bisa segera dibayarkan," pungkas politisi Partai Aceh ini.
Ads
Editor:Zuamar
Kategori:Langsa, Aceh, Pemerintahan, Pendidikan
wwwwww