KKR Aceh Terkendala karena tidak ada Kantor Resmi

KKR Aceh Terkendala karena tidak ada Kantor Resmi
Rapat kerja Komisi I DPR Aceh dengan KKR Aceh dan dinas terkait di ruang Badan Musyawarah DPRA, Banda Aceh, Rabu (10/5/2017). [Safdar S]
Rabu, 10 Mei 2017 17:41 WIB
Penulis: Safdar
BANDA ACEH - Komisi I DPR Aceh melakukan rapat kerja terkait penempatan anggaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRA, Banda Aceh, Rabu (10/5/2017). Dalam rapat tersebut, KKR sempat mengeluh keberadaan kantor resmi.
 
 
Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi dalam rapat itu sempat mengatakan hal mendasar menjadi kendala mereka dan tidak berfungsi maksimal KKR adalah menyangkut anggaran. Selain itu juga perbedaan pendapat antara seluruh tugas pokok KKR dengan induk KKR di dinas-dinas terkait.
 
"Hal yang mendasar yang menjadi kendala adalah tidak adanya kantor resmi KKR Aceh. KKR tidak dapat mengeksekusi kegiatan dan mengakses dana. Hal inilah yang kemudian menjadi rentetan permasalahan di lapangan," bebernya.
 
Sementara Ketua Komisi I DPRA, Ermiadi dalam pengantarnya menjelaskan, pertemuan tersebut untuk memfasilitasi dan mencari solusi atas adanya laporan di mana KKR belum efektif bekerja karena berkaitan dengan anggaran yang ada.
 
"Dengan pertemuan ini kita harapkan dapat mengambil jalan keluar yang terbaik," ucapnya di hadapan Sekda, Komisioner KKR, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Organisasi. 
 
Hal sedana disampaikan anggota Komisi I DPR Aceh Abdullah Saleh, anggaran KKR sudah ditetapkan, walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas, bahkan menurutnya proses tersebut sudah dievaluasi Kemendagri dan masuk dalam DIPA.
 
"Saya belum mendapat informasi secara langsung dari KKR, namun yang dengar ada kendala di keuangan, bahkan ada yang mau mengembalikan SK komisionernya. Jika ada kendala sepatutnya KKR melaporkan ke kami di Komisi I. Kita telusuri apa yang menjadi kendala, dan pasti dapat kita selesaikan," ujar anggota DPRA yang membidani lahirnya KKR ini.
 
Menurutnya Gubernur Zaini Abdullah juga sangat konsen dengan KKR Aceh hal ini terbukti dari penentuan langkah dan sikap untuk rekrutmen KKR Aceh.
 
"Demikian juga dengan anggaran yang juga sudah di evaluasi Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan tugas KKR Aceh," sambungnya.
 
Usai mendengarkan beberapa konfirmasi dari tim KKR Aceh, rapat diskor sementara guna menjalankan ibadah salat Ashar.
Ads
Editor : Kamal Usandi
Kategori : Pemerintahan, Aceh, Banda Aceh
www www