Home >  Berita >  Umum

Agar KKR Aceh Berjalan Optimal, Dinsos Minta Surat Legal Penggunaan Anggaran

Agar KKR Aceh Berjalan Optimal, Dinsos Minta Surat Legal Penggunaan Anggaran
Perwakilan Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah, dalam rapat kerja komisi I DPR Aceh dan KKR Aceh serta dinas terkait, di badan musyawarah DPR Aceh, Banda Aceh, Rabu (10/5/2017). [Safdar S]
Rabu, 10 Mei 2017 20:34 WIB
Penulis: Safdar S
BANDA ACEH - Permasalahan yang menyebabkan tidak maksimalnya kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, disebutkan karena terkendala masalah penggunaan anggaran dan tidak adanya kantor sekretariat.
 
 
Karena itu, guna berfungsinya KKR secara optimal yang tidak menjadi kesalahan prosedur dan pelanggaran hukum, Perwakilan Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah meminta Sekda Aceh mengeluarkan surat penggunaan anggaran untuk KKR Aceh.
 
"Dalam penggunaan anggaran, setiap dinas harus sesuai dengan tupoksi yang ada, untuk itu kami meminta Pemerintah Aceh dalam hal ini Sekda, untuk mengeluarkan selembar surat sebagai bukti bahwa Dinas Sosial boleh mengeluarkan dana tersebut, hal ini guna mencegah ada pelanggaran hukum di kemudian hari," ujarnya, dalam rapat kerja komisi I DPR Aceh dan KKR Aceh serta dinas terkait, di badan musyawarah DPR Aceh, Banda Aceh, Rabu (10/5/2017).
 
Dia menjelaskan, bahwa dalam nomenklatur DPA Dinas Sosial tidak disebutkan tentang anggaran KKR Aceh, hal ini yang menjadikan Dinas Sosial Aceh tidak berani mengambil keputusan untuk mengeluarkan dana tersebut.
 
"Sebab, ketika pemeriksaan baik dari BPK maupun Inspektorat Jenderal nanti, yang pertama kali ditanya apakah ini tupoksi kami, jika benar, maka kami akan menunjukkan surat keterangan tersebut. Tapi jika surat tersebut tidak ada, maka ini akan menjadi pelanggaran administrasi yang menyebabkan adanya pelanggaran hukum," terangnya.
 
Menurutnya, dalam sebuah pemerintah ada dua hal yang harus disepakati, yaitu pembuat peraturan dan yang menjalankannya.
 
"Dinas Sosial adalah pihak yang menjalankan peraturan, sehingga Pemerintah Aceh harus membuat peraturan terkait hal itu," imbuhnya.
 
Masih menurutnya, posisi KKR ini ibarat bayi yang dilahirkan namun tidak diurus, sehingga segala sesuatunya tidak tumbuh dan berkembang secara maksimal.
 
"Seharusnya, ketika komisionernya dilantik maka segala perlengkapan lainnya harus diurus, jika kita menginginkan KKR Aceh berjalan optimal," terangnya.
 
Ads
Editor : Zuamar
Kategori : Umum, Aceh, Banda Aceh
www www