Home >  Berita >  Aceh

KontraS Aceh Desak Pemerintah dukung Penuh KKR

KontraS Aceh Desak Pemerintah dukung Penuh KKR
Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra (kanan) [acehtrend.co]
Senin, 08 Mei 2017 22:15 WIB

BANDA ACEH -  Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh hingga kini masih dihadapi dengan berbagai hambatan, salah satunya yang menjadi hambatan penting terkait dengan pelaksanaan anggaran kerja 2017.

“KKR Aceh saat ini sudah memiliki anggaran sebesar Rp5 miliar yang ditempatkan dalam daftar perincian anggaran (DPA) SKPA Dinas Sosial. Akan tetapi anggaran tersebut belum bisa digunakan sepenuhnya karena hingga saat ini belum adanya ketegasan tekait dengan penggunaan anggaran dari ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA),” kata Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra dalam rilis media yang diterima redaksi, Senin (8/5/2017).

KKR Aceh, katanya, kini sedang memfokuskan diri dalam pembentukan kelembangaan. “Selain itu, yang menjadi hambatan lainnya dalam mendukung kerja-kerja KKR Aceh hingga saat ini mereka belum memiliki instrument hukum berupa peraturan gubernur tentang pengelolaan kesekretariatan setelah 6 bulan dilantik,” imbuhnya.

Seharusnya, sebut Hendra, ketentuan dalam Pasal 242 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang UUPA, bisa menjadi solusi untuk menghambat terkait dengan ketidakpastian hukum (pergub) yang mengatur tentang kesekretariatan dan anggaran KKR Aceh.

Ads
“Karena itu kami meminta kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan hal-hal yang diperlukan guna menjamin terlaksananya seluruh agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Aceh diminta mendukung secara nyata pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh melalui pergub tentang tatalaksana kesekretariatan KKR Aceh dan kepastian anggaran yang memadai untuk pelaksanan tugas sesuai tupoksi.

Editor : TAM
Kategori : Aceh, Umum
www www