Home >  Berita >  Hukrim

YARA Minta Pemerintah Bubarkan KKR Aceh, Ini Alasannya

YARA Minta Pemerintah Bubarkan KKR Aceh, Ini Alasannya
Ketua YARA, Safaruddin SH.
Jum'at, 05 Mei 2017 17:51 WIB
Penulis: Jamaluddin Idris
LHOKSUKON - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta pemerintah membubarkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Hal itu, menurut YARA, perlu dilakukan segera karena KKR bertentangan dengan UU Pemerintah Aceh.

"Kita meminta KKR segera dibubarkan sampai disahkannnya UU KKR. Qanun No 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh itu bertentangan dengan UU Pemerintah Aceh No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)," kata Ketua YARA, Safaruddin.

Safaruddin mengingatkan pemerintah Aceh bahwa pembentukan KKR untuk Aceh landasannya jelas dengan di-undang-kannya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah  Aceh, Pasal 229 ayat (1) untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan undang-undang ini dibentuk KKR di Aceh. Ayat (3) Komisi KKR di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan ayat (4) Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh, KKR dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup di dalam masyarakat.

"Dari penjelasan ayat pasal 229 ayat (3) yang dimaksud dengan peraturan Perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah  ketentuan di dalam UU No. 27 tahun 2004  tentang KKR telah di cabut oleh MK (Mahkamah Konstitusi) melalui keputusan Perkara Mahkamah Konstitusi  No. 006/PUU-IV/2006)," jelasnya.

Ads
Menurutnya, dengan di cabutnya UU KKR tersebut maka Aceh telah kehilangan payung hukumnya dalam membentuk KKR di Aceh. Bahkan payung hukum terhadap KKR Aceh merupakan syarat penting.

"Jika tidak ada payung hukumnya bagaimana landasan untuk pengaanggarannya dan kinerjanya, tentu akan menimbulkan permasalahan hukum lainnya di kemudian hari, kecuali ketentuan penjelasan dalam pasal 229 ayat (3) tersebut di hapus atau di ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Kami pada saat akan di bentuknya KKR di Aceh telah menyampaikan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA agar memperhatikan landasan hukum dalam menyusun Qanun KKR Aceh, namun tidak di tanggapi," ucapnya lagi.

Jika sudah seperti ini, lanjut Safaruddin, maka akan timbul masalah lagi terhadap kelembagaan KKR Aceh. Untuk itu, pihaknya mendesak kepada pemerintah pusat atau pun Pemerintah Aceh agar membubarkan KKR Aceh dan membentuk kembali setelah disahkannya UU KKR.

"Kami pun akan melakukan kajian untuk me judicial review Qanun No 17 Tahun 2013 tersebut ke MA (Mahkamah Agung), karena qanun tersebut bertentangan dengan UU," imbuhnya.
Kategori : Hukrim, Aceh Utara
www www