Simda SP2D dan SPM Pemkab Aceh Selatan Berbasis Online

Simda SP2D dan SPM Pemkab Aceh Selatan Berbasis Online
Asisten I Setdakab Aceh Selatan Erwiandi memimpin jalannya rapat sosialisasi penerapan program Simda SP2D dan SPM berbasis online di kantor BPKD, Tapaktuan, Jumat (5/5/2017). [Hendrik]
Jum'at, 05 Mei 2017 21:47 WIB
Penulis: Hendrik
TAPAKTUAN - Pemkab Aceh Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) akan menerapkan kebijakan baru dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan tersebut adalah terkait dengan Sistem Layanan Informasi Managemen Keuangan Daerah (Simda) berbasis online.

Dengan diterapkan kebijakan baru ini, maka seluruh pengurusan tagihan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) anggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sudah berbasis online melalui aplikasi khusus, hasil inovasi yang dirancang sendiri oleh tenaga ahli dinas setempat.

Kepala BPKD Aceh Selatan, Diva Samudra Putra di sela-sela acara sosialisasi program aplikasi Simda SP2D dan SPM berbasis online tersebut dengan sejumlah pejabat Kepala SKPK di Tapaktuan, Jumat (5/5/2017) mengatakan, penerapan sistem pengelolaan keuangan khususnya SP2D dan SPM berbasis online sekarang ini memang sudah menjadi kebutuhan mendesak.

Soalnya, di samping lebih praktis dan efisien juga mampu mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya kecurangan penyimpangan anggaran. Karena melalui aplikasi berbasis online tersebut seluruh transaksi keuangan dari masing-masing SKPD dengan BPKD dapat lebih transparan dan akuntable bahkan bisa dikontrol langsung oleh pimpinan daerah dalam hal ini Bupati dari manapun dia berada.

“Jika selama ini dalam mengurus SP2D dan SPM pihak bendahara SKPD harus datang langsung ke kantor BPKD, maka dengan telah diterapkan aplikasi baru tersebut seluruh tagihan SP2D dan SPM bisa dikirim via online, sehingga nantinya tidak ada istilah lagi tidak bisa mencairkan anggaran hanya gara-gara kepala SKPD atau bendaharanya sedang di luar daerah," katanya.

"Bahkan ke depanya, juga tidak ada mengenal lagi istilah uang pelicin dalam pengurusan pencairan anggaran sebab proses pengurusan sudah berlaku nomor antre sesuai yang telah terekam dalam aplikasi, sehingga siapa yang lebih dulu memasukkan berkas maka dialah yang lebih dulu diproses, tanpa kecuali sebab jika dipaksakan maka akan ditolak oleh aplikasi,” papar Diva.

Untuk menghindari terjadinya pembobolan atau pemalsuan dokumen, lanjut Diva, maka aplikasi yang ditanam dalam perangkat komputer di masing – masing SKPD tersebut, hanya dua orang yang boleh mengetahui passwordnya yakni Pengguna Anggaran (PA) atau dalam hal ini Kepala SKPD dan bendaharanya.

Ads
Editor : Zuamar
Kategori : Pemerintahan, Aceh Selatan
www www