Home >  Berita >  Ekonomi

Pemerintah Diminta Perpendek Rentang Kendali Pengurusan Surat Kapal

Pemerintah Diminta Perpendek Rentang Kendali Pengurusan Surat Kapal
ilustrasi kapal nelayan.
Kamis, 04 Mei 2017 21:10 WIB
Penulis: Hendrik
TAPAKTUAN - Panglima Laot Kabupaten Aceh Selatan, Tengku Muhammad Jamil menyatakan, pemilik kapal nelayan (boat) merasa resah, karena kesulitan mengurus surat kelengkapan akibat terbelenggu rentang kendali terlalu panjang.

Sebaiknya, kendala tersebut dipangkas agar tidak mengganggu mata pencaharian para nelayan setempat.

“Sejumlah pemilik kapal nelayan di Aceh Selatan resah dan enggan melaut karena takut kena razia. Dampaknya, ribuan buruh nelayan nganggur dan kehilangan pencaharian," kata Tgk Muhammad Jamil, kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis (4/5/2017).

Kondisi itu, disebut dapat merugikan masyarakat kecil di tengah-tengah himpitan ekonomi dan kesulitan lapangan kerja. Penyebabnya, sebagian boat nelayan belum memiliki kelengkapan surat izin meskipun sudah berupaya diurus. 

Sesuai aturan, sebutnya, boat nelayan diwajibkan mengantongi semua surat izin. Nelayan juga diwajibkan mematuhi dan memenuhi semua persyaratan sesuai prosedural. Namun sayangnya, di sisi lain pengurusan surat izin tersebut justru membutuhkan waktu tergolong lama, karena penerbitan atau pengurusannya terpisah-pisah tempatnya.

“Pengurusan seluruh dokumen perizinan tersebut terpisah-pisah, yakni lokasinya mulai di daerah Sabang, Banda Aceh, Lhokseumawe, Provinsi Aceh hingga ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta."

"Kondisi rentang kendali pengurusan izin terlalu panjang dan rumit ini sangat meresahkan para nelayan,” ungkap Tgk M Jamil.

Ads
Editor : Zuamar
Kategori : Ekonomi, Pemerintahan, Aceh, Aceh Selatan
www www