Bupati Aceh Tamiang Belum Serahkan Revisi LKPJ ke DPRK

Bupati Aceh Tamiang Belum Serahkan Revisi LKPJ ke DPRK
ilustrasi LKPJ- [harianpilar]
Kamis, 04 Mei 2017 23:34 WIB
Penulis: Suparmin
KUALASIMPANG - Hingga tenggat waktu sepekan pasca pengembalian laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2016 Bupati Aceh Tamiang, DPRK setempat hingga kini belum menerima dokumen LKPJ."Padahal pada sidang Paripurna Minggu lalu, DPRK memberikan tempo selama 7 hari kepada Bupati untuk memperbaiki LKPJ tersebut," ujar Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Juanda, Kamis (4/5/2017).

Juanda menyebutkan, LKPJ 2016 Bupati Aceh Tamiang, dikembalikan oleh DPRK setempat pada Rapat Paripurna II, pada 26 April 2017. Hal itu dikarenakan dalam dokumen LKPJ tahun anggaran 2016 Bupati Aceh Tamiang, ditemukan banyaknya praktek copy paste kegiatan tahun anggaran 2015, yang dimasukkan menjadi kegiatan 2016.

"Program dan kegiatan tahun 2016 yang tidak dilaporkan, serta pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai Peraturan Perundang-Undangan, seperti Pembangunan Taman KEHATI di Tualang Cut, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara," ujarnya.

Politisi sekaligus ketua DPD II PAN Aceh Tamiang ini juga menjelaskan, LKPJ adalah dokumen penting untuk menilai sampai sejauh mana Bupati dan jajarannya telah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah disahkan oleh DPRK Aceh Tamiang.

Jadi, jika dibuat secara asal-asalan, apalagi mencomot pekerjaan di tahun sebelumnya, adalah bentuk penghinaan terhadap parlemen dan pembohongan kepada seluruh rakyat Aceh Tamiang.

"Apa yang terjadi pada rapat paripurna lalu adalah cerminan bagaimana manajemen pemerintahan di Aceh Tamiang dijalankan," ujar Juanda. 

DPRK Aceh Tamiang mengingatkan kembali, bahwa ada sejumlah agenda kegiatan di tahun 2017 ini yang masih memerlukan pembahasan di DPRK, di antaranya adalah Program Legislasi Daerah 2017, Perubahan APBK 2017, serta LKPJ akhir masa jabatan Bupati. 

Oleh karena itu,  sebut Juanda, diperlukan perhatian ekstra dari Bupati untuk mengendalikan jajarannya, bila perlu mengurangi kegiatan perjalanan dinas luar daerah, untuk berkonsentrasi terhadap masalah ini.

"Jadi, jika semakin lama Bupati Aceh Tamiang menyerahkan dokumen LKPJ 2016 yang sudah direvisi kepada DPRK Aceh Tamiang, maka akan berdampak kepada proses pembahasan di DPRK. Tentu saja, DPRK Aceh Tamiang akan mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya, untuk mencari tahu serta solusi dari permasalahan ini agar tidak berlarut-larut," ujar Juanda mengakhiri.

Ads
Editor : Zuamar
Kategori : Pemerintahan, Aceh Tamiang
www www