Home >  Berita >  Hukrim

Proyek Dikerjakan Sebelum Tender, LSM: Usut Tuntas

Proyek Dikerjakan Sebelum Tender, LSM: Usut Tuntas
Ilustrasi
Rabu, 03 Mei 2017 14:04 WIB
Penulis: Hendrik

TAPAKTUAN - Menyikapi temuan Tim Pansus I DPRK Aceh Selatan terkait pekerjaan proyek SDN 3 Tapaktuan sumber APBK 2017 senilai Rp6,2 miliar lebih mendahului proses tender, LSM Forum Pemantau dan Kajian Kebijakan (Formak) mendesak aparat penegak hukum segera melakukan pengusutan.

Formak mendesak aparat penegak hukum harus segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.

“Sebab, hal ini jelas-jelas pelanggaran hukum sehingga harus diusut tuntas secara terang-benderang demi terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan,” kata Koordinator LSM Formak Aceh Selatan, Ali Zamzami kepada wartawan di Tapaktuan, Selasa (2/5/2017) malam.

Menurut Ali, temuan kasus tersebut secara nyata telah membuktikan, proses pelelangan paket proyek oleh Pemkab Aceh Selatan selama ini melalui Unit Lelang Pengadaan (ULP) hanya formalitas belaka.

Ads
“Sejak awal memang sudah ada oknum kontraktor tertentu yang dimenangkan, sementara proses lelang yang digelar secara online oleh ULP tersebut hanya modus saja untuk melegalkan misi atau tujuan Pemkab Aceh Selatan menguasai paket–paket proyek untuk kroni-kroni oknum Bupati,” ungkap Ali.

Penegasan senada juga disampaikan tokoh masyarakat Labuhanhaji Raya, Badaruddin.

Baca: Dugaan Permainan Proses Tender Proyek Resahkan Kontraktor Lokal

Pihaknya mendorong DPRK Aceh Selatan agar segera melaporkan secara resmi dugaan “rasuah” tersebut ke aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan.

“Sebenarnya dugaan pengkondisian proses tender proyek tersebut sudah menjadi rahasia umum. Hal itu diduga harus dilakukan karena apabila Bupati Aceh Selatan sekarang ini, T Sama Indra maju kembali pada Pilkada 2018, maka proses lelang proyek harus segera dituntaskan dalam waktu dekat. Sebab, jika terlambat maka secara otomatis pada September 2017, Sama Indra sudah susah mengendalikan proyek-proyek tersebut,” beber Badaruddin.

Meskipun demikian, Badaruddin mengaku, untuk mengungkap praktik konspirasi dalam proses tender proyek di lingkungan Pemkab Aceh Selatan tersebut sangat sulit, karena praktik-praktik culas itu diduga dilakukan secara diam-diam dan sangat rapi.

Menurut dia, satu-satunya cara untuk mengungkap dugaan praktik suap atau pengkondisian dalam memenangkan paket proyek tersebut adalah dengan cara ditangkap tangan terlebih dulu Kepala ULP bernama Mudasir.

“Sebenarnya yang harus dicokok terlebih dulu adalah saudara Mudasir selaku Kepala ULP. Sebab, Mudasir diyakini bertindak sebagai juru kunci dalam mengatur siapa-siapa saja oknum kontraktor pemenang paket proyek itu atas arahan atau perintah Bupati Aceh Selatan. Diduga kuat, Mudasir menerima perintah langsung,” cecar Badaruddin.

Baca: Pansus DPRK Aceh Selatan Temukan Pekerjaan Proyek Mendahului

Editor : Yudi
Kategori : Hukrim, Pemerintahan, Aceh Selatan
www www