Home >  Berita >  Banda Aceh

DPR Aceh Bahas Internal, DOB Meulaboh dan Kejati-UIN Ar Raniry

DPR Aceh Bahas Internal, DOB Meulaboh dan Kejati-UIN Ar Raniry
Rapat Paripurna Khusus DPR Aceh, Banda Aceh, Jumat (27/4/2017). [Istimewa]
Sabtu, 29 April 2017 07:33 WIB
Penulis: Safdar
BANDA ACEH - Rapat paripurna khusus DPR Aceh setidaknya membahas tiga agenda
utama di ruang rapat paripurna DPR Aceh, Banda Aceh, Jumat (27/4/2017).
Agenda tersebut meliputi persetujuan terhadap rencana pelepasan hak atas tanah dan bangunan dalam bentuk hibah kepada Kejati Aceh dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Lalu, persetujuan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Meulaboh sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat, dan pengumuman perubahan susunan fraksi dan alat kelengkapan DPR Aceh 
 
Wakil ketua DPRA, T. Irwan Djohan dalam sambutannya mengatakan penempatan posisi baru dari fraksi dan anggota alat kelengkapan dewan mengacu kepada peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPR Aceh.
 
Dalam pasal 51 ayat 9 dan ayat 10 peraturan tata tertib DPRA disebutkan bahwa pimpinan fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris ditetapkan oleh pimpinan partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh atau gabungan pimpinan partai politik nasional dan partai politik lokal di Aceh.
 
Demikian juga terkait masa tugas pimpinan komisi seperti yang tercantum dalam pasal 67 adalah paling lama 2,5 tahun dan dapat dipilih kembali. Penempatannya didasarkan atas usul dari fraksinya yang dilakukan secara proporsional. Selanjutnya hal yang sama juga diatur dalam pasal 78 untuk badan kehormatan dewan dan dalam pasal 82 untuk masa tugas badan legislasi," ujarnya.
 
"Hari ini yang kita umumkan adalah reposisi anggota DPRA dalam alat-alat kelengkapan dewan (AKD) atas usulan fraksi masing-masing. Sementara itu untuk penentuan pimpinan masing-masing AKD seperti komisi mengacu pada pasal 68 ayat (1) peraturan tata tertib yang menyatakan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi yang merupakan unsur pimpinan kolektif kolegial komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi atau melalui musyawarah mufakat antar fraksi dan ditetapkan dengan keputusan DPRA," paparnya

Kejati dan UIN Ar Raniry
Terkait dengan penetapan rencana pelepasan hak atas tanah dan bangunan dalam bentuk hibah, Gubernur Aceh melalui suratnya nomor 590/2210 tanggal 22 pebruari 2017 perihal permohonan hibah.

"Aset yang dimohon untuk dihibahkan terletak di jalan Abu Lam U nomor 11 Banda Aceh yang tercatat dalam buku inventaris barang Dinas Cipta Karya Aceh. Aset ini akan dihibahkan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh yang selama ini memang sudah ditempati oleh kepala kejaksaan Tinggi Aceh," terang T Irwan Djohan.

Selain itu tambahnya, Plt Gubernur Aceh melalui suratnya nomor 590/20630 tanggal 22 November 2016 tentang permohonan serah terima tanah untuk UIN Ar-Raniry. 

"Dalam hal ini pemerintah Aceh telah melakukan ganti rugi tanah yang berada di gampong Cot Lamme kecamatan Kuta Baro kabupaten Aceh Besar seluas 365.103 m2. Aset tersebut masih tercatat dalam buku inventaris barang Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh," paparnya.

DOB Kota Meulaboh
Terkait  permohonan persetujuan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Meulaboh yang merupakan rencana pemecahan dari Kabupaten Aceh Barat, T Irwan Djohan menjelaskan, usulan tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

"Mengingat pembentukan DOB akan menimbulkan berbagai konsekwensi, terutama personel, pembiayaan dan perlengkapan, maka diharapkan kepada Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Barat untuk memperhatikan kelengkapan syarat usulan DOB itu. Secara umum patut kita memberi apresiasi kepada panitia pemekaran yang sudah berusaha maksimal untuk mewujudkan harapan masyarakat di sana," terangnya.

Atas nama pimpinan dan Anggota DPR Aceh, T Irwan Djohan juga berharap dukungan bagi suksesnya acara Pekan Nasional ke XV Kontak Tani dan Nelayan Andalan (Penas - KTNA) se-Indonesia berlangsung lancar. 

"Acara akan berlangsung dari tanggal 6-11 Mei dan diikuti oleh 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia bahkan sejumlah petani dari negara ASEAN. DPR Aceh mendukung penuh even nasional ini. Kita berharap agar Pemerintah Aceh dapat memperjuangkan lebih giat lagi sebagai tuan rumah dalam setiap even berskala nasional," harapnya.
Ads
Editor : Kamal Usandi
Kategori : Banda Aceh, Aceh, Pemerintahan
www www