Home >  Berita >  Hukrim

Bupati Aceh Selatan Dituding Abaikan Nasib Masyarakat Trumon Timur

Bupati Aceh Selatan Dituding Abaikan Nasib Masyarakat Trumon Timur
Ilustrasi
Sabtu, 29 April 2017 15:33 WIB
Penulis: Hendrik

TAPAKTUAN - LSM Yayasan Gunung Hutan Lestari (YGHL) menyesalkan sikap Bupati Aceh Selatan, HT Sama Indra yang terkesan tidak peduli atau mengabaikan begitu saja nasib masyarakat tiga gampong di Kecamatan Trumon Timur yang dilaporkan ke polisi oleh PT Asdal Prima Lestari karena dituduh menyerobot lahan perusahaan tersebut.

“Bupati Aceh Selatan sampai sekarang, belum mengambil langkah atau kebijakan strategis untuk membebaskan warga Trumon Timur. Ini sangat mengecewakan kami atas nama LSM yang selama ini fokus mengadvokasi masyarakat setempat,” kata Direktur Eksekutif LSM YGHL Aceh Selatan, Sarbunis kepada wartawan di Tapaktuan, Sabtu (29/4/2017).

Menurut dia, kurang pekanya Bupati Aceh Selatan dalam menyikapi persoalan yang sudah berlangsung lama tersebut terlihat jelas ketika respon menindaklanjuti hasil Pansus DPRK setempat hanya ditunjukkan setengah hati.

Buktinya, lanjut Sarbunis, berdasarkan poin-poin rekomendasi hasil Pansus dewan yang di antaranya adalah pengukuran ulang lahan HGU PT Asdal, pemberian kebun plasma sebesar 30 persen dari luas ke seluruhan lahan HGU kepada warga sekitar dan memperjelas kontribusi pemberian dana CSR termasuk memprioritaskan warga sekitar menjadi tenaga kerja.

Ads
“Sayangnya, hanya poin pengukuran ulang HGU PT Asdal yang telah direalisasikan,” ucap Sarbunis.

Sementara poin-poin rekomendasi hasil Pansus DPRK Aceh Selatan lainnya sampai sekarang ini belum mendapat respon atau tindaklanjut yang serius dari pemkab setempat dengan cara mendesak pihak PT Asdal agar segera merealisasikan tuntutan dimaksud.

Sayangnya, ketika pengukuran ulang HGU PT Asdal lebih diprioritaskan, maka keputusan tersebut bukan mengurangi beban dan penderitaan masyarakat melainkan justru makin menyengsarakan masyarakat setempat.

Karena berdasarkan hasil pengukuran ulang itu sangat luas lahan perkebunan milik masyarakat setempat yang masuk ke dalam lahan HGU PT Asdal.

“Meskipun lahan tersebut diklaim oleh masyarakat bagian dari tanah ulayat yang sudah dikelola secara turun temurun sejak puluhan tahun silam, namun tetap saja ketika dibawa ke ranah hukum akan kalah masyarakat,” sesal Sarbunis.

Baca: Walhi Aceh Minta Bupati Aceh Selatan Selesaikan Konflik Lahan Warga

Editor : Yudi
Kategori : Hukrim, Pemerintahan, Aceh Selatan
www www