Home >  Berita >  Umum

PT Asdal Prima Lestari Cabut Pengaduan Kasus Penyerobotan Lahan

PT Asdal Prima Lestari Cabut Pengaduan Kasus Penyerobotan Lahan
Humas PT Asdal Prima Lestari, Ansari.
Rabu, 26 April 2017 22:03 WIB
Penulis: Hendrik

TAPAKTUAN - Perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan, PT Asdal Prima Lestari secara resmi telah mencabut laporan pengaduan terhadap tiga orang warga Gampong Titi Poben yang diduga menyerobot atau menguasai lahan HGU perusahaan dimaksud di Polres Aceh Selatan.Kepastian itu disampaikan Humas PT Asdal Prima Lestari, Ansari dalam konferensi pers dengan sejumlah wartawam di Cafe Radja Kopi, Tapaktuan, Rabu (26/4/2017).

Baca juga: PT Asdal Prima Lestari Diminta Tidak Intimidasi Masyarakat

Menurutnya, alasan pihaknya mencabut pengaduan khusus terhadap ketiga warga Gampong Titi Poben tersebut, karena mereka dengan kesadaran sendiri sudah menjumpai pihak perusahaan dengan maksud akan mengembalikan lahan HGU PT Asdal yang selama ini mereka garap atau kuasai.

"Niat baik ketiga warga Gampong Titi Poben ini sangat kami apresiasi, karena mereka sudah sadar bahwa lokasi lahan yang selama ini mereka garap merupakan lahan HGU PT Asdal. Karena itu, pengaduan terhadap mereka di Polres Aceh Selatan pun secara resmi telah kami cabut sehingga secara otomatis proses hukumpun tidak dilanjutkan lagi," kata Ansari.

Bukan hanya sekadar pencabutan pengaduan di Polres Aceh Selatan, ujar Ansari, sebagai bentuk ucapan terima kasih dan demi menjaga hubungan baik perusahaan dengan masyarakat setempat, terhadap ketiga warga Gampong Titi Poben yang telah mengembalikan seluas 30 hektare lahan HGU PT Asdal yang selama ini mereka garap, juga akan diberikan uang kompensasi sebesar Rp 75 juta sebagai uang pengganti ongkos pembersihan lahan.

Bahkan, tambah Ansari, setelah keputusan tersebut direalisasikan oleh pihaknya, beberapa hari lalu pihaknya kembali telah dihubungi oleh belasan warga lainnya dengan maksud serupa bahwa ingin mengembalikan lahan HGU PT Asdal seluas 45 hektare yang selama ini sudah mereka garap.

"Terkait hal ini, juga telah saya lapor kepada pimpinan PT Asdal dan pimpinan telah memberikan respons bahwa sejauh keputusan itu diambil oleh warga secara baik-baik atau secara damai. Maka pihak PT Asdal siap menyediakan uang pengganti ongkos pembersihan sesuai hasil kesepakatan."

"Alhamdulillah niat baik perusahaan mencabut pengaduan terhadap tiga warga di Polres Aceh Selatan ternyata telah menggugah atau tergerak hati warga lainnya untuk mengembalikan lahan secara baik-baik. Artinya ada hikmah yang bisa dipetik dari kasus ini," sebut Ansari.

Namun sayangnya, lanjut Ansari, khusus terhadap tiga orang lagi warga Gampong Kapa Sesak yang juga berstatus sebagai terlapor dalam kasus dugaan penyerobotan lahan tersebut di Polres Aceh Selatan, sejauh ini belum bisa dicabut, karena mereka belum bersedia mengembalikan lahan yang selama ini sudah dikuasai secara sepihak kepada PT Asdal.

"Sebenarnya, jika mereka punya itikat baik seperti warga Titi Poben, maka kami sangat menyambut baik. Sebab kami juga menginginkan hubungan baik dengan warga setempat," tegasnya.

Kesadaran masyarakat setempat mengembalikan lahan yang selama ini sudah dikuasai secara sepihak tersebut, menurut Ansari tak terlepas dari keputusan Pemkab Aceh Selatan bersama pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) dengan melibatkan pejabat Muspika serta aparat ketiga gampong di Kecamatan Trumon Timur, melakukan pengukuran ulang lahan HGU PT Asdal Prima Lestari baru-baru ini.

Sebab berdasarkan hasil pengukuran ulang lahan HGU PT Asdal dimaksud, dari sekitar 5.000 lebih luas keseluruhan lahan HGU sedikitnya sekitar 161 hektare sudah dikuasai oleh sejumlah masyarakat di tiga gampong.

"Sebenarnya persoalan ini harus di selesaikan secara langsung oleh Pemkab Aceh Selatan. Karena dalam rangka menindaklanjuti hasil Pansus DPRK, mereka sendiri yang berinisiatif melakukan pengukuran ulang lahan HGU PT Asdal. Namun sayangnya, setelah pengukuran ulang lahan dimaksud selesai digelar bersama pihak terkait, Pemkab Aceh Selatan justru memilih diam tanpa ada langkah-langkah penyelesaian secara konkret di lapangan," sesal Ansari. 

Dalam kesempatan itu, Ansari juga meluruskan bahwa pernyataan LSM Walhi Aceh dan YGHL Aceh Selatan di media massa beberapa waktu lalu yang menyebutkan sebanyak 16 orang warga tiga gampong dilaporkan ke Polres Aceh Selatan oleh PT Asdal karena diduga menyerobot lahan, merupakan tudingan yang keliru serta tanpa dasar.

Ads
Sebab, tegasnya, berdasarkan fakta di lapangan hanya sebanyak enam orang warga yang secara resmi telah dilaporkan oleh PT Asdal ke Polres Aceh Selatan. Sedangkan selebihnya adalah warga yang berstatus sebagai saksi.

"Selain sebagiannya berstatus saksi, dari ke 16 orang tersebut sebanyak dua orang di antaranya juga ada yang terlibat kasus pencurian yang merugikan PT Asdal. Sehingga kami menilai tudingan tersebut sangat tidak mendasar. Apalagi kasus pencurian merupakan kasus tindak pidana murni."

Baca juga: Walhi Aceh Minta Bupati Aceh Selatan Selesaikan Konflik Lahan Warga

"Meskipun demikian, jika kedua orang warga yang terlibat kasus pencurian tersebut bersedia meminta maaf kepada PT Asdal, maka laporan terhadap mereka pun akan kami cabut," pungkas Ansari.

Editor : Zuamar
Kategori : Umum, Aceh Selatan
www www