Home >  Berita >  Hukrim

Ketua UPK Pasie Raja : Selisih Dana Simpan Pinjam Sekitar Rp 300 juta

Ketua UPK Pasie Raja : Selisih Dana Simpan Pinjam Sekitar Rp 300 juta
Ilustrasi/net.
Rabu, 26 April 2017 22:33 WIB
Penulis: Hendrik

TAPAKTUAN - Ketua Unit Pengelola Kegiatan dana simpan pinjam Kecamatan Pasie Raja, Edi Patria mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan pendataan ulang yang sedang dilakukan pihaknya, sejauh ini sudah terungkap bahwa terdapat sekitar Rp 300 juta terjadi selisih antara jumlah realisasi dengan laporan pertanggungjawaban pengembalian dana bergulir tersebut."Laporan pertanggungjawaban yang sedang kami luruskan tersebut terhitung sejak tahun 2013 dan 2014 karena pada tahun tersebut ditemukan persoalan. Dari jumlah anggaran keseluruhan yang telah direalisasikan sekitar Rp 3 miliar lebih, terdapat temuan selisih anggaran sekitar Rp 300 juta," kata Edi Patria ketika dikonfirmasi wartawan di Kantor Camat Pasie Raja, Rabu (26/4/2017).

Baca juga: UPK Pasie Raja Diduga Selewengkan Dana Simpan Pinjam

Menurutnya, bentuk-bentuk temuan kasus yang mereka temukan sehingga timbulnya selisih pertanggungjawaban anggaran tersebut antara lain adalah dana simpan pinjam yang telah dikembalikan oleh ketua kelompok ke UPK ternyata tidak tercatat dalam buku kas UPK.

"Anehnya, berdasarkan hasil penelusuran kami dana bergulir yang telah dikembalikan oleh ketua kelompok, yang dibuktikan melalui kwitansi tersebut, justru tidak tercatat dalam buku kas UPK yang dibuktikan melalui kwitansi resmi," ungkap Edi Patria.

Selain itu, sambungnya, mereka juga menemukan kasus bahwa dana begulir yang telah dikembalikan dari masing-masing kelompok penerima tersebut justru terjadi kekurangan, saat sampai atau saat tercatat dalam buku kas UPK. Serta adanya juga kasus bahwa dana bergulir tersebut sama sekali belum dikembalikan oleh ketua kelompok ke UPK meskipun anggotanya sudah melunasi dana simpan pinjam tersebut.


"Selisih dana sekitar Rp 300 juta tersebut khusus temuan kasus yang pertanggungjawaban dananya sudah sampai ditahap ketua kelompok hingga pihak UPK. Sedangkan dana yang telah dicairkan kepada masyarakat penerima manfaat, namun penerima tersebut belum mampu membayar, tidak masuk dalam temuan kasus karena bantuan dana bergulir tersebut tidak sama dengan kredit yang dikucurkan oleh perbankan," tegasnya. 

Sesuai hasil kesimpulan rapat dengan pihak Camat Pasie Raja dan para keuchik dan BKAD beberapa waktu lalu, kata dia, seluruh hasil temuan tersebut akan mereka beberkan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) yang akan digelar akhir April 2017 ini.

"Tugas kami hanya meluruskan persoalan yang masih bermasalah. Hasilnya harus kami sampaikan dalam forum musyawarah yang dihadiri seluruh aparat desa. Hasil musyawarah tersebutlah yang nantinya akan memutuskan langkah apa yang akan diambil selanjutnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut."

Ads
"Rapat MAD itu selain dihadiri pengurus UPK, baru juga harus dihadiri pengurus UPK lama sehingga jalannya rapat berlangsung adil dan transparan," jelasnya.

Baca juga: LSM di Aceh Tenggara Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana Gampong ke Kejari

Sayangnya, Ketua UPK sebelum tahun 2013 Kecamatan Pasie Raja, Ismail yang hendak dikonfirmasi wartawan belum berhasil. Karena ketika dihubungi via telepon seluler dari Tapaktuan yang bersangkutan tidak mengangkatnya meskipun terdengar suara panggilan masuk. Demikian juga pesan singkat (SMS) yang dikirim juga tidak dibalas.

Editor : Zuamar
Kategori : Hukrim, Aceh Selatan
www www