Walhi Aceh Minta Bupati Aceh Selatan Selesaikan Konflik Lahan Warga

Walhi Aceh Minta Bupati Aceh Selatan Selesaikan Konflik Lahan Warga
Ilustrasi/net.
Jum'at, 21 April 2017 07:34 WIB
Penulis: Hendrik

TAPAKTUAN - LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh dan Yayasan Gunung Hutan Lestari (YGHL) Aceh Selatan menyesalkan keputusan pihak Polres setempat telah memeriksa sebanyak 16 orang warga tiga gampong dalam Kecamatan Trumon Timur karena dituduh telah menyerobot lahan PT Asdal Prima Lestari.

Sebanyak 16 orang warga tersebut masing-masing tujuh orang warga Gampong Kapa Sesak, lima orang warga Gampong Krueng Luas dan empat orang warga Gampong Titi Poben.

Baca juga: Dituding Garap Lahan PT Asdal, 20 Warga Trumon Timur Terjerat Hukum

Celakanya lagi, dari sebanyak 16 orang warga tersebut sebanyak 12 orang di antaranya telah ditetapkan wajib lapor setiap hari Senin ke Mapolres Aceh Selatan di Tapaktuan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka ditahan.

Ads
Serta empat orang lagi tidak wajib lapor, namun tiga KTP-nya tetap ditahan oleh polisi, kecuali hanya satu orang yang tidak wajib lapor dan KTP-nya tidak ditahan meskipun berstatus terperiksa.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur dan Ketua YGHL Aceh Selatan Sarbunis menilai, pemanggilan dan pemeriksaan warga yang dilakukan oleh pihak Polres Aceh Selatan tersebut merupakan tindakan kriminalisasi hukum terhadap warga yang sedang mempertahankan hak mereka sendiri atas tanah.

“Tindakan polisi memanggil dan memeriksa sebanyak 16 orang warga tiga gampong yakni Gampong Kapa Sesak, Titi Poben dan Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur tersebut, kami nilai bagian dari kriminalisasi hukum, apalagi sebanyak 12 dari 16 orang warga yang berstatus terperiksa tersebut diwajibkan melapor ke Mapolres Aceh Selatan setiap hari Senin," katanya

"Ini sangat bertentangan dengan agenda Presiden Jokowi sedang melakukan reformasi agraria dengan semangat membagi 10,2 juta hektare lahan perkebunan kepada masyarakat,” kata Muhammad Nur dan Sarbunis dalam siaran persnya yang dikirim kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis (20/4) malam.

Berdasarkan kronologis kasus yang dihimpun Walhi Aceh dan YGHL Aceh Selatan, kata Muhammad Nur, Pemkab Aceh Selatan terkesan seperti “hilang taring” ketika berhadapan dengan PT Asdal, sehingga patut dicurigai bahwa Pemkab Aceh Selatan sedang berkompromi dengan PT Asdal untuk menyeret warga ke ranah hukum.

Demikian juga halnya dengan pihak Polres Aceh Selatan. Sebab terkait pemanggilan warga, Polres Aceh Selatan seharusnya tidak hanya menggunakan pasal 55 huruf (a) Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Melainkan seharusnya dalam perkara ini lebih tepat menggunakan huruf (b) tentang larangan mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan yang disangkakan kepada PT Asdal Prima Lestari.

Karena itu, Walhi Aceh bersama YGHL mendesak Pemkab Aceh Selatan segera  menyelesaikan persoalan sengketa lahan warga dengan lahan HGU perkebunan sawit PT Asdal Prima Lestari tersebut.

“Kami juga meminta kepada Polres Aceh Selatan agar segera menghentikan proses hukum dan pemeriksaan terhadap warga dengan mencabut status wajib lapor yang telah disandangkan selama ini."

"Polisi harus memeriksa PT APL karena diduga menyerobot lahan warga. Karena secara fakta, bukan warga menyerobot lahan perusahaan, melainkan HGU PT Asdal lah yang masuk ke lahan warga,” tegas Muhammad Nur.

Kebijakan cepat dan konkrit, menurut Muhammad Nur, penting harus segera diambil oleh Pemkab Aceh Selatan. Sebab berdasarkan informasi yang diterima Walhi Aceh, kemungkinan besar ke depannya masih banyak warga lain yang akan turut dipanggil oleh Polisi untuk menjalani pemeriksaan.

Informasi dihimpun, konflik lahan antara warga tiga gampong di Kecamatan Trumon Timur dengan HGU PT Asdal sudah berlangsung sejak tahun 1996 hingga tahun 2017. Anehnya beberapa waktu lalu terkait keberadaan kebun warga dalam areal HGU sempat diakui oleh PT Asdal.

Puluhan warga Trumon Timur yang menggarap lahan perkebunan sawitnya sempat terhenti karena konflik RI – GAM. Namun usai damai, warga memulai kembali menggarap lahan yang sudah ditinggalkan dalam masa konflik.

Namun tindakan warga tersebut ternyata justru memicu konflik kembali karena PT Asdal mengklaim lahan tersebut masuk ke dalam HGU mereka. Akhirnya permasalahan pun kembali terjadi sejak tahun 2008 sampai dengan 2017.

Berbagai upaya  sudah dilakukan warga dalam upaya penyelesaian konflik, mulai dari aksi massa hingga berdialog dengan pemerintah.

Terkait konflik tersebut, pada tahun 2009 anggota DPRK Aceh Selatan telah meninjau lahan sengketa, ditemukan sejumlah bukti fisik seperti pemakaman umum, bekas pemukiman penduduk dan sejumlah tanaman tua seperti pohon kelapa dan lainnya.

Pada tahun 2010, Bupati Aceh Selatan bersama Kapolres telah turun ke lapangan melakukan audiensi penyelesaian kasus. Bahkan pada tahun 2014 DPRK Aceh Selatan telah membentuk Pansus penyelesaian konflik lahan perkebunan tersebut.

Tetapi kasus sengketa lahan warga dengan PT Asdal juga tidak kunjung selesai, meskipun pada 24 November 2009, Bupati Aceh Selatan telah menyurati PT Asdal untuk menghentikan sementara aktivitas di lahan sengketa.

Dampak dari sengketa lahan tersebut, dalam rentang waktu 2009 – 2010 banyak perilaku buruk dari pihak perusahaan yang dialami warga.

Warga kerap mendapatkan sejumlah ancaman saat mendatangi kebun mereka sendiri. Perusahaan juga terus memperluas areal HGU di bawah pengawalan oknum polisi. Dan pada akhir Maret 2017, secara bertahap Polres Aceh Selatan memanggil dan memeriksa warga terkait tuduhan penyerobotan lahan PT Asdal Prima Lestari. 

Editor : Zuamar
Kategori : Aceh Selatan, Aceh, Umum
www www