Home >  Berita >  Hukrim

Tindakan Pejabat Baru Wajib Dipandang Benar

Tindakan Pejabat Baru Wajib Dipandang Benar
Pelantikan pejabat eselon di lingkungan Setda Aceh [Ist]
Rabu, 19 April 2017 07:46 WIB
Penulis: Hafiz Erzansyah

BANDA ACEH - Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Kurniawan, mengatakan, tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat baru di jajaran Pemerintah Aceh, wajib dipandang benar. Lantaran mereka diangkat oleh pejabat yang sah, bukan oleh pejabat di luar kewenangannya. 

"Jadi, sepanjang belum dibatalkan, maka keputusan yang diambil oleh pejabat baru itu sah secara hukum," ujar Kurniawan yang juga Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh ini kepada GoAceh, Selasa (18/4/2017) malam.

Ia menjelaskan, terkait dengan lelang, tindakan pejabat yang baru dilantik secara hukum benar atau absah sebelum dibatalkan. Kurniawan menilai, justru sangat berbahaya jika dilakukan oleh pejabat lama karena keputusan pengangkatan pejabat lama sudah dicabut oleh Gubernur selaku pemilik kewenangan.

Ia juga menyebutkan, Menteri Dalam Negeri tidak boleh mengeluarkan sanksi apapun baik dalam bentuk teguran maupun peringatan sebelum mekanisme ditempuh secara keseluruhaan, yaitu sebelum adanya rekomendasi KASN kepada Presiden.

Ads
Menurut Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unsyiah itu, surat pertama dan surat kedua Mendagri kepada Gubernur Aceh, dalam kacamata hukum (UU Nomor 5 Tahun 2014) belum dapat dikatakan sebagai bentuk sanksi baik berupa peringatan maupun teguran dari Mendagri, apalagi pencabutan karena belum ada perintah dari presiden untuk menjatuhkan sanksi.

"Adapun pejabat yang dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal 33 ayat 2 tersebut adalah Presiden dan Menteri. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, melakukan pembatalan hanya terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian (Pasal 33 ayat 3). Menteri menjatuhkan sanksi secara berjenjang (sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 ayat 2), hanya terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan terhadap pejabat Pembina kepegawaian di tingkat provinsi (gubernur) dan kabupaten/kota (bupati/wali kota)," paparnya.

Kurniawan menyimpulkan, adanya pernyataan dari berbagai pihak yang menilai bahwa dua surat mendagri kepada Gubernur Aceh merupakan bentuk teguran maupun peringatan, adalah keliru.

"Karena dalam aspek hukum (UU Nomor 5 tahun 2014) tentang ASN pasal 33 ayat 1,2 dan 3, sanksi (teguran, peringatan atau pencabutan) hanya dapat dilakukan oleh Presiden maupun Kementrian terkait (dalam hal ini Mendagri) dengan terlebih dahulu adanya rekomendasi dari KASN kepada Presiden sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 1 dan ayat 3," katanya.

Kurniawan menambahkan, sejauh ini, hingga 18 April 2017, belum ada rekomendasi dari KASN kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat Pembina kepegawaian ditingkat provinsi.

"Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dua surat Mendagri yang sudah dikeluarkan sebelumnya itu belum memenuhi syarat secara hukum untuk dikatakan sebagai sanksi, teguran atau peringatan sebagaimana diberitakan selama ini, melainkan kedua surat Mendagri tersebut hanya sebagai pendapat kelembagaan Kemendagri sekaligus sebagai komunikasi lintas kelembagaan antara Mendagri dengan Gubernur sebagai pejabat Pembina kepegawaian di tingkat provinsi dan juga wakil pemerintah di daerah," tambahnya.

Editor : TAM
Kategori : Hukrim, Pemerintahan, Banda Aceh
www www