Home >  Berita >  Aceh Timur
Terkait Masa Jabatan

Komisioner KIP Aceh Timur Gugat KPU RI

Komisioner KIP Aceh Timur Gugat KPU RI
Surat Gugatan KPU RI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kuasa Hukum Komisioner KIP Aceh Timur Muslim Agani,. [Ist]
Minggu, 09 April 2017 21:35 WIB
Penulis: Ilyas Ismail

IDI - Komisioner KIP Aceh Timur kembali menggugat KPU RI ke Pengadilan Negeri Jakarta, karena masa jabatan mereka dalam SK KPU RI Nomor. 58/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 25 Mai 2016, berakhir pada tahun 2018.

“Ketua KPU RI digugat dengan alasan tidak menjalankan sepenuhnya keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 46K/TUN/2015 tanggal 30 Maret 2015,” kata Kuasa hukum Komisioner KIP  Aceh Timur, Muslim Agani didampingi Dian Yuliani, kepada GoAceh, Minggu (9/4/2017) malam.  

Katanya, keputusan Mahkamah Agung awalnya dimenangkan oleh Komisioner KIP Aceh Timur Iskandar Agani dan kawan-kawan. “Kemudian Komisioner KIP Aceh Timur dilantik pada 11 Oktober 2016 oleh Gubernur Aceh, setelah Bupati Aceh Timur menolak melakukan pelantikan. Meskipun saat itu sudah ada perintah dari Menteri Dalam Negeri melalui suratnya Nomor 273/3288/Sj tanggal 29 Agustus 2016 ,” ujar Muslim Agani.

Ggugatan kali ini dikarenakan Ketua KPU RI  tidak menjalankan keputusan Mahkamah Agung dan mengabaikan pasal 57 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2006, tentang  Pemerintahan Aceh junto pasal 5 angka 7 Qanun Aceh Nomot 7 Tahun 2007 tentang  Penyelenggaraan Pemilu di Aceh. "Dalam ketentuan tersebut ditegaskan masa kerja KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah pelantikan,” cetusnya.

Sedangkan SK KPU RI yang terakhir Nomor. 58/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 25 Mai 2016 tentang pengangkatan anggota KIP Aceh Timur periode 2013-2018 bukan lima tahun, kata Muslim. “Jika dihitung dari sejak diambil sumpah atau dilantik, sebagaimana dalam SK tersebut, Komisioner KIP Aceh Timur, hanya bekerja dua tahun. Atas dasar itu Komisioner KIP Aceh Timur kembali mengajukan gugatan terhadap ketua KPU RI,” katanya.

Muslim Agani menambahkan, persoalan ini sengaja disuarakan ke Jakarta agar upaya mengkebiri UU-PA dihentikan. “Jangan ciptakan lagi kesenjangan di Aceh. Oleh karena itu, kami melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan berupaya agar Ketua KPU RI, bisa menerima undang -undang kami yang berlaku khusus di Aceh, jangan lagi dikebiri karena kepentingan kelompok,” tegas Muslim.

Ia menegaskan, masa jabatan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota lima tahun sejak diambil sumpah. “Bukan mengikuti periode sebagaimana yang dimaksud dalam SK KPU RI No.58/Kpts/ KPU/Tahun 2016 tanggal 25 Mai 2016,”demikian kata Muslim Agani.
Ads
Editor : TAM
Kategori : Aceh Timur, Politik
www www