DPRA Minta Kemendagri Segera Keluarkan Surat Resmi

DPRA Minta Kemendagri Segera Keluarkan Surat Resmi
Ketua DPR Aceh Teungku Muharuddin saat menandatangani surat pernyataan sikap politik di DPRA, Banda Aceh, Jumat (7/4/2017) malam. [Safdar S]
Sabtu, 08 April 2017 12:16 WIB
Penulis: Safdar
BANDA ACEH - Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin menekankan kepada Pemerintah Pusat agar segera menyelesaikan polemik pascapemberhentian dan pelantikan pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh. Hal ini disampaikan usai menggelar lanjutan rapat khusus di Gedung Serbaguna DPRA, Banda Aceh, Sabtu (8/4/2017) dini hari.
Menurutnya berbagai polemik di Pemerintah Aceh terjadi usai kepuasan Gubernur tersebut seperti terjadi dualisme, kontra antara sah atau tidaknya keputusan Gubernur tersebut.
 
"Kita berharap kalau misalnya Gubernur melakukan mutasi pejabat Eselon II tidak sah maka Kemendagri segera terbitkan surat pembatalan itu, atau jika itu sah juga keluarkan surah pernyataan tentang sahnya keputusan tersebut, sehingga DPRA sebagai mitra kerja pemeritah dapat membuat rapat kerja dengan pejabat yang baru dilantik," ujarnya.
 
Dijelaskannya sekarang ini posisi DPRA menjadi serba salah, satu sisi ingin mengakui pejabat baru namun Kemendagri juga telah mengeluarkan surat tertulisnya yang mengatakan keputusan Gubernur itu dianggap tidak sah.
 

"Bahkan waktu kita berkonsultasi dengan Kemendagri secara tegas Dirjen Otda mengatakan itu ilegal," tambahnya.
 
DPRA berharap adanya surat lanjutan yang ditandangani Kemendagri, walaupun ada pernyataan Kemendagri yang ditulis media, namun Teungku Muharuddin menegaskan dalam sistem bernegara, pernyataan resmi itu dinyatakan dengan surat bukan dengan media.
 
"Administrasinya dalam bernegara harus dengan surat tertulis bukan dengan media, kita belum menerima surat resmi dari Kemendagri yang mengatakan itu sah. Kita terima hanya surat yang ditandatangani oleh dirjen Otda tentang tidak sahnya keputusan Gubernur, walaupun di media massa mengatakan pernyataan Mendagri keputusan itu sah," ulasnya.
 
Teungku Muharuddin meminta Kemendagri segera mengeluarkan surat tertulis agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan, sehingga pejabat bisa fokus dengan tugas dan fungsinya dan DPRA dapat melakukan rapat kerja dengan mereka.
 
"Kami sekarang ingin menyelamatkan semua, baik eselon yang baru dilantik atau pejabat yang lama bahkan Gubernur, sehingga setelah masa jabatan berakhir kemudian Gubernur dan pejabat terkait tidak tersandung dengan masalah hukum," pungkasnya.
Ads
Editor : Kamal Usandi
Kategori : Pemerintahan, Aceh, Banda Aceh
www www