Home >  Berita >  Hukrim

Tim Saber Pungli Aceh Selatan Diminta Berantas Pungutan Fee Tender Proyek

Tim Saber Pungli Aceh Selatan Diminta Berantas Pungutan Fee Tender Proyek
Ilustrasi
Rabu, 05 April 2017 00:21 WIB
Penulis: Hendrik

TAPAKTUAN - LSM Kajian dan Advokasi Hukum (KAuM) Aceh Selatan meminta kepada Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) segera memberantas dugaan adanya pungutan fee (hak pawang) sebesar 10–15 persen dalam proses pengadaan barang dan jasa (tender poyek) di jajaran Pemkab Aceh Selatan.

“Gebrakan ini penting dan harus segera dilaksanakan oleh Tim Saber Pungli Aceh Selatan, soalnya jika dugaan pungutan fee sebesar 10–15 persen setiap paket proyek yang dilelang atau tender tersebut benar adanya, maka hal itu sangat merugikan daerah dan rakyat. Karena kebijakan tersebut bisa berdampak terhadap rendahnya kualitas atau mutu pekerjaan proyek milik pemerintah karena terlalu banyak terjadi pemotongan anggaran,” kata Direktur Eksekutif LSM KAuM Aceh Selatan, M Nasir kepada wartawan di Tapaktuan, Selasa (4/4/2017).

Dia menyatakan, ribuan rakyat Aceh Selatan selama ini menunggu gebrakan dari Tim Saber Pungli di bawah pimpinan Wakapolres Aceh Selatan, Kompol Sabri.

Sebab, sejak Tim Saber Pungli Aceh Selatan dikukuhkan oleh Bupati Aceh Selatan T Sama Indra akhir 2016 lalu, sejauh ini belum menunjukkan gebrakan atau terobosan apapun dalam rangka memberantas tindakan pungutan liar di daerah tersebut.

Ads
Kondisi belum adanya terobosan apapun dari Tim Saber Pungli Aceh Selatan, menurut M Nasir, merupakan sebuah kinerja yang buruk dan sangat memalukan di mata publik.

Sebab sangat ironis, di samping personel yang duduk dalam Tim Saber Pungli tersebut merupakan pejabat-pejabat teras di lingkungan Pemkab dan Polres Aceh Selatan juga anggaran yang dikucurkan kepada tim tersebut melalui sumber APBN, APBA dan APBK tergolong cukup besar.

“Masyarakat mengharapkan kepada Tim Saber Pungli Aceh Selatan agar jangan merasa sungkan apalagi merasa takut dalam bertindak. Termasuk jangan sampai terjadi tindakan tebang pilih, sebab jika itu sampai terjadi maka sangat berbahaya dalam penegakan hukum di daerah ini,” tegasnya.

Baca: Diduga Pungli Bidan PTT, PNS Dinkes Aceh Tenggara Ditangkap

Karena itu, LSM KAuM meminta kepada Tim Saber Pungli Aceh Selatan agar mampu bekerja secara profesional. Jika ada indikasi terjadinya pungutan liar yang didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang jelas maka sudah sewajarnya dilakukan penindakan.

“Namun yang terjadi di Aceh Selatan selama ini, masyarakat bertanya-tanya apakah benar-benar tidak ada pungutan liar sama sekali oleh oknum tertentu atau Tim Saber Pungli yang telah dibentuk tidak berani mengambil tindakan,” tandasnya.

Padahal, sambung Nasir, jika Tim Saber Pungli benar-benar memiliki niat tulus ingin memberantas pungutan liar di Aceh Selatan, seharusnya tim tersebut tidak hanya memfokuskan sasarannya pada bidang pengurusan administrasi di perkantoran dan usaha jasa angkutan barang, melainkan bisa juga memfokuskan pemberantasan pungli tersebut pada bidang proses pelelangan (tender) proyek-proyek pemerintah.

Sehingga dengan semakin bagusnya proses pelelangan (tender) proyek pemerintah tanpa harus ada lagi dugaan adanya pungutan fee (hak pawang) antara 10-15 persen, maka secara otomatis kualitas atau mutu pekerjaan poyek pun semakin baik.

“Karena perusahaan kontraktor yang memenangkan lelang benar-benar yang berkualitas serta memiliki kompetensi, bukan atas dasar kedekatan atau kerabat oknum pejabat tertentu,” pungkasnya.

Baca: Tersangka Pungli Terancam Hukuman 9 Tahun Penjara 

Editor : Yudi
Kategori : Hukrim, Aceh Selatan
www www