Terkait Pergantian Pejabat di Pemerintah Aceh

Mendagri Didesak Berikan Keputusan Hukum

Mendagri Didesak Berikan Keputusan Hukum
Ilustrasi
Minggu, 19 Maret 2017 13:02 WIB
Penulis: Dedek

LANGSA - Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, didesak untuk segera memberikan keputusan final terkait kekisruhan pergantian pejabat Eselon II di Pemerintah Aceh yang dilakukan oleh Gubenur Aceh, Zaini Abdullah, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.

Desakan itu disampaikan, Ketua Forum Pemuda Aceh, Sayed Alatas kepada GoAceh, Minggu (20/3/2017).

Baca: KAMMI Aceh Sesalkan Pergantian Pejabat

Menurutnya, Undang-Undang Pemerintahan Aceh memang mengatur tentang hak dan kewenangan gubernur untuk melantik dan menetapkan pajabat setingkat kepala dinas di Aceh.

Ads
Tapi, tidak diatur untuk gubernur yang mencalonkan kembali untuk masa jabatan periode selanjutnya.

"Sebaiknya Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Terlebih lagi, tindakan gubernur tidak mendapat dukungan dari DPR Aceh serta respons negatif dari berbagai pihak atas kebijakan mutasi pejabat tersebut," ungkapnya.

Ia menegaskan, jika polemik pergantian pejabat di Pemerintahan Aceh tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan meluas bahkan sampai pada hak penggunaan anggaran yang dikelola pada dinas-dinas di Pemerintahan Aceh dengan tidak adanya kepastian hukum atas pejabat yang dilantik oleh gubernur.

"Kami minta gubernur jangan hanya menggunakan UUPA sebagai acuan untuk pelantikan pejabat di Aceh, karena sebenarnya masih banyak butir-butir UUPA yang belum terlaksana, mengenai pertanahan yang menjadi satuan perangkat Pemerintah Aceh yang belum tuntas," terang Sayed lagi.

Tambahnya, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa gubernur bersikukuh menggunakan UUPA sebagai pedoman untuk melantik pejabat di Aceh, akan tetapi tidak untuk menyelesaikan pasal-pasal UUPA yang belum terlaksana semenjak dirinya menjabat.

"Ini sebuah pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan gubernur harus segera merespon itu," pungkasnya.

Baca: Ombudsman: Pergantian Pejabat Jangan Sampai Pengaruhi Pelayanan Publik

Editor : Yudi
Kategori : Pemerintahan, Langsa
www www