Pemkab Aceh Timur Diminta Pertahankan Aset Tanah

Pemkab Aceh Timur Diminta Pertahankan Aset Tanah
Ketua YARA Perwakilan Aceh Timur, Basri.
Selasa, 14 Maret 2017 21:32 WIB
Penulis: Ilyas Ismail
IDI - Lembaga Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Timur, meminta pemerintah setempat untuk terus berupaya mempertahankan aset tanah milik Pemkab yang telah ada, karena tanah merupakan aset yang berharga dalam menunjang pembangunan daerah.“Jadi dengan segala upaya hukum, Pemkab Aceh Timur harus mempertahankan tanah-tanah milik Pemda. Untuk mendirikan sebuah bangunan, ke depan Pemkab Aceh Timur tidak perlu lagi repot-repot mengeluarkan anggaran biaya pembelian tanah,” kata Ketua Perwakilan YARA Aceh Timur Basri, kepada GoAceh, Selasa (14/3/2017).

Kata Basri, seperti tanah yang terletak di Gampong Jawa Idi, bersebelahan dengan Hotel Khalifah itu harus dipertahan Pemkab Aceh Timur sebagai asetnya yang sangat strategis untuk mendirikan bangunan di masa akan datang.

“Meski hari ini ada pihak yang menggugat tanah tersebut dan mengklaim tanah itu telah menang dan sudah ada satu keputusan hukum, namun kita masih meragukan hal itu, karena dalam putusan pengadilan yang telah inkrah itu, tidak menyebutkan pembatalan sertifikat Pemda Aceh Timur,” kata Basri.

Ads
Lanjut Basri, Pemkab Aceh Timur juga belum berhak untuk membayar ganti rugi atas tanah tersebut.

“Karena jika ada pembayaran ganti rugi akan menimbulkan persolan baru,” papar Basri.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Aceh Timur, M. Jamal di dampingi Kuasa Hukum Pemkab Aceh Timur, T. Fhakhrial Dani, SH. MH, saat ditemui GoAceh membenarkan, bahwa tanah tersebut belum ada putusan pengadilan yang menyatakan tanah itu milik penggugat yang sah.

“Karena dalam putusan tersebut menyatakan sah jual beli dan sah surat pinjam pakai. Di sana tidak menyebutkan objek tanah tersebut sebagai milik sah penggugat. Itu menurut penafsiran pihak kita dan atas dasar itu kita juga akan melawan esksekusi secara hukum,” jelas Kuasa Hukum Pemkab Aceh Timur.

Saat disinggung GoAceh tentang adanya isu wacana pembayaran ganti rugi dan akan dilakukan esekusi terhadap tanah tersebut.

Kabag Hukum Pemkab Aceh Timur, M. Jamal langsung membantahnya. Katanya pihak Pemkab Aceh Timur tidak ada wacana ganti rugi terhadap tanah tersebut.

“Sampai hari ini belum ada wacana pembayaran ganti rugi terhadap tanah tersebut. Karena alasan berupa sertifikat belum ada yang dibatalkan,” kata Kabag Hukum Pemkab Aceh Timur.

Tambah Kabag Hukum, jika tanah tersebut dieksekusi, pihaknya Bagian Hukum Pemkab Aceh Timur akan melakukan perlawanan hukum.

“Kita masih ada sertifikat, ya tentu kita tidak akan tinggal diam dan kita akan lakukan upaya hukum perlawanan,” demikian kata M. Jamal, seraya mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk mempertahan aset Aceh Timur, demi kemajuan Aceh Timur di masa akan datang.

Editor:Zuamar
Kategori:Hukrim, Pemerintahan, Aceh Timur
wwwwww