Sebelum ada Kejelasan Hukum

Pejabat Aceh yang Baru Dilantik Diminta tidak Gunakan dan Cairkan Anggaran

Pejabat Aceh yang Baru Dilantik Diminta tidak Gunakan dan Cairkan Anggaran
Aryos Nivada.
Selasa, 14 Maret 2017 21:17 WIB
Penulis: Hafiz Erzansyah

BANDA ACEH - Polemik mutasi yang dilakukan Gubernur Aceh, Zaini Abdulah masih terus terjadi. Kali ini, yang dipersoalkan adalah terkait penggunaaan anggaran oleh pejabat yang dilantik tersebut. 

Sebelumnya pria yang akrab disapa Abu Doto atau Doto Zaini ini ngotot dan bersikukuh melakukan pergantian pejabat meski UU pilkada melarang, kecuali ada persetujuan Mendagri.

Baca juga: DPRA: Pengangkatan Pejabat Baru Tidak Sesuai Mekanisme

Peneliti Jaringan Survei Inisiatif, Aryos Nivada mengatakan, penggunaan dan pencarian anggaran oleh SKPA yang dinilai dilantik secara inprosedural tersebut harus ditunda sampai ada kejelasan hukum dari pihak berwenang, yaitu Mendagri dan KASN. 

Ads
"Sebagaimana banyak pihak telah menyatakan bahwa pergantian pejabat yang dilakukan Zaini adalah bermasalah secara prosedur hukum, karena melabrak undang- undang. Maka, penggunaan anggaran oleh pejabat yang dilantik Zaini harus ditunda, hingga ada kejelasan dan rekomendasi dari Kemendagri dan KASN.”

“Dengan demikian, nantinya akan jelas apakah benar pergantian pejabat itu telah sesuai prosedur," ujar Aryos kepada GoAceh, Selasa (14/3/2017) malam.

Baca juga: AMPA Berdemo di DPR Aceh Minta Peringati Gubernur

Ia melanjutkan, dirinya mengakui pada kondisi umum, pengangkatan atau pembebasan pejabat itu merupakan hak prerogatif Gubernur Aceh.

"Namun, ketika dalam tahapan pilkada harus disesuaikan dengan aturan berlaku yakni Undang-Undang Pilkada. Bukan menabrak segala aturan membabi-buta," tegasnya.

Aryos kembali mengingatkan, apabila anggaran tetap dicairkan serta digunakan oleh pejabat yang baru dilantik tersebut tanpa menunggu keputusan pihak terkait, untuk bersiap menghadapi segala risiko dan konsekuensi hukum.

"Tanggungjawab moral kami sebagai rakyat Aceh adalah mengingatkan kepada para pejabat. Bila ternyata dikemudian hari mutasi tersebut ternyata dinyatakan inprosedural dan inskonstitusional oleh Mendagri dan KASN, maka pejabat pengguna angaran harus mempertanggung jawabkan pengunaan anggaran tersebut dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku," tutupnya.

Baca juga: Gubernur Aceh: yang Salah Pasti akan Saya Perbaiki

Editor : Zuamar
Kategori : Pemerintahan, Aceh, Banda Aceh
www www