Home >  Berita >  Ekonomi

Zaini Abdullah: KEK Usulan BUMN Sangat Merugikan Aceh

Zaini Abdullah: KEK Usulan BUMN Sangat Merugikan Aceh
Gubernur Aceh Zaini Abdullah.
Senin, 13 Maret 2017 23:04 WIB
Penulis: Safdar

BANDA ACEH- Staf Ahli Gubernur bidang Hukum dan Politik, Nurdin, mengatakan, bahwa ada pihak-pihak yang membuat informasi seputar mutasi menjadi bias dan langkah mutasi dianggap sebagai langkah ngawur karena Gubernur dianggap kecewa karena kalah pada pilkada lalu.

"Satu hal yang harus saya sampaikan, bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe adalah sebuah langkah visioner yang dilakukan oleh Gubernur, dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja di Aceh, namun hal tersebut telah diotak-atik oleh Plt Gubernur," ujar Nurdin di hadapan mahasiswa yang beraudiensi dengan Gubernur Aceh di ruang kerja gubernur, Banda Aceh, Senin (13/3/2017).

Baca juga: Gubernur Aceh: yang Salah Pasti akan Saya Perbaiki

Nurdin menambahkan, sejak awal Gubernur telah berkomitmen agar pengelolaan KEK dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh selaku Badan Usaha Milik Aceh.

Ads
Bahkan sebelum mengajukan cuti, Zaini Abdullah mengatakan telah berpesan kepada Plt Gubernur untuk menjadikan Aceh sebagai pengusul agar Aceh menjadi pengelola KEK.

"Namun dalam laporannya kepada Presiden, Plt menjadikan KEK sebagai usulan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dan, Pertamina menjadi ketua konsorsium pengelolaan KEK. Ini tentu saja sangat merugikan Aceh," ungkap Doto Zaini.

Zaini menambahkan, sebenarnya dirinya telah membentuk tim yang berasal dari SKPA terkait dan diberi kewenangan untuk mengawal pengelolaan KEK saat pembahasan. Namun ternyata hal ini tidak dlakukan.

"Ada beberapa pertimbangan kenapa saya melakukan mutasi dan ini merupakan salah satu dari alasan tersebut. Sebenarnya hal yang harus kita lakukan saat ini adalah mendukung Pemerintah Aceh untuk merasionalisasikan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan revisi PP terkait KEK yang saat ini telah ditandatangani oleh Presiden. Ini merupakan pekerjaan besar," sambung Gubernur.

Doto Zaini meyakini, ada pihak-pihak yang ingin menjadikan pengelolaan KEK di bawah konsorsium BUMN dengan mengembuskan isu bahwa Aceh tidak mampu mengelola KEK karena tidak memiliki dana yang cukup.

"Padahal Perusahaan Gas Negara (PGN) sudah bertemu saya dan meminta dilibatkan dalam pengelolaan KEK, bahkan Pemerintah Aceh juga sudah bertemu British Petroleum untuk membahas KEK. Bagi saya, dalam pengelolaan KEK jika ada PDPA kenapa harus ditangani Pertamina, saya akan mengklarifikasi permasalahan mutasi ini dengan Mendagri.” 

“Saya juga akan bertemu Presiden. Saya tegaskan, apa yang saya lakukan ini tidak terkait dengan gagalnya saya pada pilkada lalu. Saya harap masyarakat dapat melihat permasalahan ini secara jernih. Apa yang saya lakukan sekarang sesuai dengan aturan yang memang mesti ditegakkan," sambung Gubernur.

Doto Zaini juga menambahkan, dirinya tidak mempermasalahkan berbagai fitnah yang timbul usai mutasi yang dilakukan.

Baca juga: Mutasi Pejabat di Pemerintahan Aceh Dinilai Sarat Kepentingan

"Tidak masalah saya difitnah, suatu saat nanti kebenaran pasti akan terungkap," pungkasnya.

Editor : Zuamar
Kategori : Ekonomi, Pemerintahan, Aceh, Banda Aceh
www www