Home >  Berita >  Banda Aceh

Gubernur Aceh: yang Salah Pasti akan Saya Perbaiki

Gubernur Aceh: yang Salah Pasti akan Saya Perbaiki
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, beraudiensi dengan para mahasiswa, di ruang kerja Gubernur Aceh, Senin, (13/3/2016). [Ist]
Senin, 13 Maret 2017 22:31 WIB
Penulis: Hafiz Erzansyah

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mutasi yang dilakukan pada Jumat lalu, adalah salah satu cara yang harus ditempuh untuk mendukung langkah tersebut. Meskipun masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Aceh hanya tinggal beberapa bulan lagi.

"Walaupun masa pemerintahan saya tinggal sehari lagi, kalau ada yang belum jelas, pasti akan saya perjelas, kalau ada yang salah pasti akan saya perbaiki. Tidak ada ambisi apapun, semua yang saya lakukan semata-mata untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan UUPA," ujar pria yang akrab disapa Doto Zaini itu.

Baca juga: Mutasi Pejabat di Pemerintahan Aceh Dinilai Sarat Kepentingan

Penegasan tersebut disampaikan Zaini Abdullah, di hadapan sejumlah mahasiswa yang hadir beraudiensi, di ruang kerja Gubernur Aceh, Senin, (13/3/2016).

Ads
Ia menambahkan, saat dirinya mengajukan cuti di luar tanggungan negara, karena mengikuti pilkada. Ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Soedarmo selaku Pelaksana Tugas Gubernur Aceh (Plt), tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku di Aceh.

"Mungkin karena Bapak Plt pada waktu itu bukan orang Aceh, jadi tidak terlalu memahami peraturan perundangan yang berlaku di Aceh. Oleh karena itu, setelah saya menjabat kembali, maka saya harus memperbaiki dan sesuaikan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," sambung Zaini.

Menanggapi pertanyaan para mahasiswa terkait dengan dasar hukum Gubernur Aceh melakukan mutasi, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian yang turut mendampingi gubernur menjelaskan, bahwa mutasi yang dilakukan oleh gubernur merupakan kebijakan yang wajar sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Zaini Abdullah sebagai Gubernur Aceh. 

"UU nomor 11 tahun 2006 memberikan otoritas kepada Gubernur untuk melakukan mutasi. Sementara yang dijadikan dasar oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini adalah UU nomor 10 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota," ungkap Edrian.

Gubernur menegaskan, bahwa UUPA adalah aturan yang bersifat khusus di Aceh, sementara itu UU 10/2016 bersifat umum.

"Oleh karena itu, sesuai dengan penafsiran hukum, Lex specialis derogat legi generali, yaitu aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Maka UUPA adalah aturan yang harus kita junjung tinggi di Aceh. Saya adalah orang Aceh, oleh karena itu saya menjunjung tinggi UUPA," tegasnya.

Editor : Zuamar
Kategori : Banda Aceh, Aceh, Pemerintahan
www www