Home >  Berita >  Umum

Pengadaan Kendaraan Menggunakan Perusahaan Pribadi, Ini Kata Direktur BUMD Fajar Selatan

Pengadaan Kendaraan Menggunakan Perusahaan Pribadi, Ini Kata Direktur BUMD Fajar Selatan
Kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Fajar Selatan. [Hendrik]
Kamis, 09 Maret 2017 14:47 WIB
Penulis: Hendrik

TAPAKTUAN - Direktur BUMD Fajar Selatan, Azwar MR membantah tudingan salah seorang anggota tim Pansus DPRK Aceh Selatan, Tgk Adi Zulmawar yang menyebutkan pihaknya telah mengadakan kendaraan untuk menunjang operasional perusahaan menggunakan perusahaan milik pribadinya.

Menurut Azwar, hal itu sebenarnya hanya salah pengertian saja. Sebab, pengadaan kendaraan truk roda enam bak terbuka merek Hino sebanyak dua unit tersebut dengan sistem kredit.

Baca: BUMD Fajar Selatan Diduga Beli Kendaraan Atas Nama Perusahaan Pribadi Direktur

Karena sistem kredit maka yang atas nama CV Aneuk Meukek milik saya itu hanya izin trayek, sedangkan kepemilikan kendaraan tetap atas nama BUMD.

Ads
“Buktinya Down Payment (DP) sebesar Rp64 juta yang telah kami serahkan ke dealer mobil menggunakan dana BUMD termasuk cicilan per bulan juga memakai uang BUMD,” kata Azwar MR ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (9/3/2017).

Tujuan awal pengadaan truk bak terbuka roda enam tersebut, ujar Azwar MR, semata-mata untuk menunjang kegiatan unit usaha BUMD yang ada di Geulumbuk, Kecamatan Kluet Utara.

Baca: Dewan Pengawas Temukan Banyak Persoalan di BUMD Fajar Selatan

Namun karena kegiatan di unit usaha Geulumbuk dimaksud, selama ini sudah tidak aktif lagi, maka dua unit truk bak terbuka roda enam merek Hino milik BUMD Fajar Selatan tersebut sekarang ini terpaksa melakukan kegiatan pengangkutan barang trayek Medan Sumatera Utara–Tapaktuan, Aceh Selatan dan sekitarnya.

“Jadi sekali lagi saya jelaskan, tidak benar tudingan yang menyebutkan pengadaan kendaraan tersebut atas nama pribadi saya. Memang benar atas nama perusahaan CV Aneuk Meukek tapi itu hanya sebatas izin trayek. Sedangkan terkait kepemilikan kendaraan murni atas nama BUMD. Jika memang ini tidak dibenarkan, bisa saja saya tarik DP Rp64 juta tersebut,” tegasnya.

Namun saat ditanya apakah benar persoalan tersebut telah menjadi temuan kasus oleh pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) Zulfikar dan Rizal Banda Aceh, Azwar MR menyatakan, persoalan tersebut tidak benar atau bukan menjadi temuan kasus pihak akuntan publik yang secara khusus diminta oleh Pemkab Aceh Selatan untuk mengaudit laporan pertanggung jawaban keuangan BUMD Fajar Selatan.

Editor : Yudi
Kategori : Umum, Aceh Selatan
www www