Home >  Berita >  Umum

PETA: Peredaran Senjata Api Ilegal Masih Marak di Aceh

PETA: Peredaran Senjata Api Ilegal Masih Marak di Aceh
Ilustrasi
Senin, 06 Maret 2017 12:04 WIB
Penulis: Hendrik

TAPAKTUAN - Ketua Harian Pembela Tanah Air (PETA) Aceh, T Sukandi menilai kembali terulangnya insiden penembakan warga di Aceh Timur kemarin, telah membuktikan peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di Aceh masih ada. 

Hal itu, kata dia, secara otomatis mengakibatkan masih tingginya angka kriminalitas seperti pembunuhan, pengancaman dan perampokan baik bermotif politik maupun bermotif ekonomi.

"Seharusnya persoalan peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan daerah bekas konflik bersenjata tersebut, menjadi skalaprioritas untuk segera di selesaikan oleh pihak TNI/Polri. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut tanpa ada kepastian yang konkrit," kata T Sukandi kepada wartawan di Tapaktuan, Senin (6/3/2017).

Sebab, lanjut dia, dengan terus berulangnya insiden penembakan warga oleh orang tidak dikenal (OTK) tersebut, dampaknya sangat merugikan masyarakat dan Pemerintah Aceh itu sendiri. Karena insiden penembakan secara misterius tersebut telah menggambarkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di Provinsi Aceh belum kondusif.

"Insiden penembakan warga yang telah terjadi berulang kali tersebut secara otomatis sangat mengganggu iklim investasi di Aceh. Karena bagaimanapun Pemerintah Aceh gencar melobi investor baik dalam maupun luar negeri, namun tetap tidak ada pengusaha luar yang bersedia menanamkan modalnya di Aceh. Karena dalam gambaran mereka Aceh belum kondusif," kata Sukandi.

Karena itu, Ketua Harian PETA Aceh T Sukandi mengecam dan mengutuk keras insiden penembakan warga di Aceh Timur.

"Apapun motifnya hal itu adalah tindakan biadab yang tidak berprikemanusiaan. Karena penembakan dilakukan ditengah malam buta di saat korban bersama anggota keluarganya sedang terlelap tidur. Tindakan penembakan itu jelas-jelas tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak di benarkan baik oleh hukum negara maupun Agama," sesal Sukandi.

Tidak hanya itu, sambungnya, jika pun dikaitkan dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 lalu juga tidak berdasar karena pesta demokrasi tersebut telah selesai di selenggarakan dengan aman dan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.

"Juga tidak ada hal-hal penyelesaian sengketa pilkada itu di luar peraturan perundang undangan yang berlaku. Artinya adalah pilkada itukan pesta demokrasi yang menjadi hak konstitusional rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Maka penyelesaian seluruh sengketa pilkada juga harus konstitusional artinya ada jalur hukum yang harus ditempuh bukan secara kekerasan" ujar Sukandi lagi.

Atas dasar itulah, T Sukandi menduga bahwa insiden penembakan kader Partai Nasional Aceh (PNA) Kabupaten Aceh Timur itu, sangat erat kaitan dengan politik sehubungan pelaksanaan Pilkada lalu.

"Karena korbannya adalah kader PNA, maka tentu orientasi pemikiran kita bersama adalah ada kaitannya dengan pilkada lalu. Bila hal ini benar benar berkaitan dengan urusan Pilkada, saya mengharapkan kepada pihak kepolisian mengusut sampai tuntas insiden penembakan tersebut, agar tidak melahirkan preseden buruk terhadap pelaksanaan pilkada 2017 lalu di Aceh," pinta Sukandi.

Jikapun insiden penembakan tersebut tidak ada kaitan dengan politik melainkan lebih kepada urusan pribadi, kata Sukandi, maka tindakan itu jelas-jelas kriminal luar biasa besar yang harus di usut tuntas oleh pihak kepolisian.

Karena kejadian tersebut telah mengganggu jalannya perdamaian di Aceh yang diagung-agungkan oleh semua pihak selama ini karena telah di ikat dengan segala macam perjanjian baik MoU Helsinki maupun komitmen lainnya yang telah dituangkan dalam UU Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006, yang telah menjadi pedoman bagi semua pihak.

Ads
Editor : Kamal Usandi
Kategori : Umum, Aceh, Aceh Selatan
www www