Terkait Tudingan Pilkada Cacat Hukum, KIP Aceh Selatan Bungkam

Terkait Tudingan Pilkada Cacat Hukum, KIP Aceh Selatan Bungkam
Ilustrasi
Jum'at, 24 Februari 2017 12:10 WIB
Penulis: Hendrik

TAPAKTUAN -   KIP Aceh Selatan memilih bungkam saat dikonfirmasi wartawan sejak Kamis malam hingga Jumat (24/2/2017) pagi tadi terkait tudingan Tim Pemenangan Muzakir Manaf – TA Khalid bahwa pilkada di daearah tersebut cacat hukum, tidak transparan serta jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Komisioner KIP Aceh Selatan, Saiful Bismi yang dimintai tanggapannya, dengan tegas membantahnya. Dia mengaku bahwa pihaknya telah menyelenggarakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 15 Februari 2017 lalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Tidak boleh saya yang memberikan tanggapannya sebab terkait hal itu domainnya divisi teknis. Hubungi saja dia kalau tidak hubungi saja Ketua KIP Aceh Selatan,” kata Saiful yang membidangi logistik.

Sementara itu Ketua KIP Aceh Selatan, Khairunis Absyir maupun Koordinator Divisi Teknis, Edi Saputra, kompak tidak mengangkat telephone. Menurut informasi, Jumat pagi ini seluruh komisioner KIP Aceh Selatan telah berangkat ke Banda Aceh dalam rangka menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat povinsi. 

Sebelumnya, tudingan KIP Aceh Selatan menyelenggarakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017 diduga bertentangan dengan aturan yang berlaku tersebut, di lontarkan oleh Koordinator Saksi Muzakir Manaf – TA Khalid Kabupaten Aceh Selatan, Zulfata dalam konferensi pers dengan sejumlah wartawan, Kamis (23/2/2017) sore. 

Didampingi puluhan tim pemenangan paslon nomor 5 lainnya, Zulfata menjelaskan bahwa penyelenggaraan pilkada oleh pihak KIP dinilai cacat hukum karena pihak KIP Aceh Selatan dituding tidak mengacu atau tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali kota di Provinsi Aceh.

“Mulai dari pihak KPPS, PPS, PPK hingga KIP Aceh Selatan telah menyelenggarakan Pilkada 2017 secara cacat hukum karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Qanun Nomor 12 tahun 2016. Hal itu terjadi karena pihak penyelenggara tidak memberikan hak pilih kepada masyarakat yang memiliki kartu keluarga (KK) serta membatasi hak pilih masyarakat yang memiliki KTP, sementara hal itu jelas-jelas bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016,” tegas Zulfata.

Ironisnya lagi, sambung Zulfata, pihak KIP selaku penyelenggara pilkada terkesan menganggap bahwa angka 2,5 persen surat suara cadangan yang disediakan di masing-masing TPS merupakan bagian dari presentasi masyarakat yang memiliki KTP.

“Padahal anggapan itu salah. Sebab seharusnya yang dimaksud 2,5 persen itu adalah daftar pemilih tetap (DPT) tambahan namanya,” ujar Zulfata.

Disamping itu, Zulfata juga menuding bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017, KIP Aceh Selatan tidak menjalankan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2016. Dimana pada pasal 4 poin A jelas disebutkan bahwa pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS harus ditempelkan di tempat umum di masing-masing gampong tempat masing-masing TPS dimaksud berada.

Menyikapi persoalan ini, pemerhati Pilkada Aceh, T Sukandi menilai bahwa KIP Aceh Selatan sebagai lembaga pelaksana pilkada di tingkat kabupaten semestinya tidak bersikap bungkam.“Penjelasanlah inilah yang akan melahirkan pemahaman yang dalam sehingga bagi pihak yang merasa dirugikan dalam mencari keadilan jalur yang ditempuh mereka sifatnya konstitusional,” katanya.

Ads
Editor : TAM
Kategori : Aceh Selatan, Politik
www www