Home >  Berita >  Politik

Tim Pemenangan Muzakir Manaf–TA Khalid Aceh Selatan Tolak Hasil Pilkada

Tim Pemenangan Muzakir Manaf–TA Khalid Aceh Selatan Tolak Hasil Pilkada
Koordinator saksi Muzakir Manaf-TA Khalid, untuk Kabupaten Aceh Selatan, Zulfata di dampingi anggota tim pemenangan lainnya memberikan keterangan pers, di Kantin Kantor DPRK Aceh Selatan, Kamis (23/2). [Hendrik]
Kamis, 23 Februari 2017 19:31 WIB
Penulis: Hendrik

TAPAKTUAN - Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 5, Muzakir Manaf–TA Khalid untuk Kabupaten Aceh Selatan, menolak hasil pilkada 15 Februari 2017. Mereka menilai pesta demokrasi tersebut cacat hukum serta jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat.

“Alasan kami walk out dari ruang rapat pleno yang diselenggarakan KIP, karena kami menilai pelaksanaan atau penyelenggaraan pilkada gubernur dan wakil gubernur Aceh, 15 Februari lalu, sarat persoalan dan cenderung cacat hukum serta jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat,” kata koordinator saksi paslon Muzakir Manaf–TA Khalid, Aceh Selatan, Zulfata dalam konferensi pers, di Kantin Kantor DPRK setempat, Kamis (23/2/2017).

Baca juga: Pleno KIP Aceh Selatan, Saksi Muzakir Manaf-TA Khalid Pilih Walk Out

Di dampingi puluhan anggota tim pemenangan, Zulfata menilai bahwa, mulai dari pihak KPPS, PPS, PPK hingga KIP, penyelenggaraan pilkada di Aceh Selatan cacat hukum.

Karena, nilai mereka, pihak KIP Aceh khususnya KIP Aceh Selatan dituding tidak mengacu atau tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh.

“Hal itu terjadi karena pihak penyelenggara tidak memberikan hak pilih kepada masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga (KK) serta membatasi hak pilih masyarakat yang memiliki KTP, sementara hal itu jelas-jelas bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016,” tegas Zulfata.

Ironisnya lagi, sambung Zulfata, pihak KIP selaku penyelenggara pilkada terkesan menganggap, bahwa angka 2,5 persen surat suara cadangan yang disediakan di masing-masing TPS, merupakan bagian dari presentasi masyarakat yang memiliki KTP.

“Asumsi pihak KIP bahwa angka 2,5 persen di masing-masing TPS itu merupakan masyarakat yang memiliki KTP atau Surat Keterangan lainnya, padahal anggapan itu salah. Sebab seharusnya yang dimaksud 2,5 persen itu adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tambahan namanya,” ujar Zulfata.

Di samping itu, Zulfata juga menuding bahwa penyelenggaraan pilkada itu, KIP Aceh Selatan dinilai tidak menjalankan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2016.

Di mana pada pasal 4 point A, jelas disebutkan bahwa pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS harus ditempelkan di tempat umum di masing-masing gampong tempat masing-masing TPS dimaksud berada.

“Namun yang terjadi di lapangan, justru rekapitulasi tersebut tidak dipublikasi di tempat umum. Karena itu kami menilai bahwa penyelenggaraan pilkada 15 Februari lalu, sangat merugikan rakyat Aceh khususnya rakyat Aceh Selatan serta para kandidat mulai dari paslon nomor 1 hingga nomor 6.”

“Dalam konteks ini, kami tidak mempersoalkan siapapun yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, siapapun yang terpilih mari sama-sama kita dukung. Namun selama ini paslon nomor 5 tidak pernah mengklaim kemenangan, sebab kami sangat menghargai kerja-kerja yang sedang dilaksanakan oleh KIP,” bebernya.

Baca juga: Rapat Pleno Cagub di Aceh Selatan Dikawal Ketat

“Kami masih menunggu hasil rapat pleno tingkat Provinsi Aceh yang akan di laksanakan oleh KIP Aceh, kami sangat berharap dalam rapat pleno itu nantinya, KIP Aceh akan menetapkan paslon nomor 5 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022,” tandas Zulfata.

Ads
Editor : Zuamar
Kategori : Politik, Aceh, Aceh Selatan
www www